Revolusi Positif Sawit Harumkan Indonesia di Kancah Internasional

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini merupakan revolusi positif yang mendukung kemajuan negara di kancah internasional. Namun, kejayaan Indonesia sebagai eksportir terbesar untuk produk turunan kelapa sawit, bisa saja musnah jika tidak dikelola dengan baik. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pembina PASPI, Prof. Bungaran Saragih dalam Seminar Nasional dengan tema “Strategi Penguatan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit” yang diselenggarakan Universitas Riau pada Senin (15/11). 

Baca Juga: Potensi Berdaulat Sawit Indonesia Melalui Pengelolaan yang Baik

Dijelaskan Prof. Bungaran, sekitar 40 tahun lalu, luasan perkebunan sawit Indonesia hanya mencapai 380 ribu hektar, sementara saat ini sudah mencapai lebih dari 16 juta hektar. Tak dapat dimungkiri bahwa hingga saat ini, muncul paradigma yang membenturkan perkebunan sawit dengan lingkungan. 

Kendati demikian, kondisi sawit saat ini merupakan pilar bahwa industri sawit juga memikirkan kesejahteraan rakyat dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

"Revolusi sawit adalah dimana para petani memiliki peran penting dan memang sedari dulu begitu. Jadi sawit adalah milik rakyat," tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Prof. Bungaran, Riau merupakan provinsi yang menjadi pelopor untuk perkebunan rakyat. Hal ini dikarenakan luas areal perkebunan yang dimiliki masyarakat tergolong luas dibandingkan perusahaan.

"Semakin luas kebun masyarakat dibandingkan perusahaan maka akan semakin mengurangi kritikan tentang sawit. Sebab tentu sudah masuk dalam program sawit berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ISPO," paparnya.

Dikatakan Prof. Bungaran, meskipun kebijakan pemerintah untuk industri perkebunan sawit sudah lengkap, namun upaya hilirisasi yang dinyatakan Presiden beberapa waktu lalu harus diperhatikan. 

“Jika ini terpenuhi yakni ekspor barang jadi atau setengah jadi, tentu Indonesia akan semakin harum di dunia internasional. Malah kita bisa menguasai pasar. Jika kamu gak mau impor, ya kami pakai sendiri. Inilah negara berdaulat," ungkap Prof. Bungaran.