Catatan Menteri LH Baru: Jumhur Hidayat Sang Aktivis

Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menarik disimak karena aktornya adalah Jumhur Hidayat, sang aktivis sepanjang masa yang memiliki DNA pergerakan sepanjang hidupnya. Juga hadir dalam pelantikan itu sahabat dekatnya, sang pendobrak gagasan dan debat publik, Rocky Gerung, yang disapa ramah dan diselingi senda gurau oleh Presiden.

Bagaimana prediksi kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Lingkungan Hidup yang baru ini? Apakah Jumhur akan tetap sebagai aktivis dengan penuh idealisme atau menjadi Jumhur sang birokrat karena tidak bisa menaklukkan tatanan yang sudah mendarah daging sejak lama?

Dalam pandangan saya sebagai sahabat yang sudah saling kenal lebih dari tiga dekade, sejak tahun 1990-an setelah keluar dari penjara, Jumhur sudah bermetamorfosis dalam dua fase. Yang pertama adalah figur Jumhur Hidayat dengan aktivisme konfrontatif (era mahasiswa).

Jumhur kerap turun dalam aksi untuk pembelaan hak-hak petani dan menentang penggusuran tanah rakyat, seperti dalam kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo pada 1988. Inilah fase memberontak yang menyebabkan dirinya masuk jeruji besi.

Setelah itu, ia masuk dalam aktivisme dan gerakan LSM bersama tokoh Adi Sasono. Saya sempat mengajarinya memakai dasi yang benar ketika mengikuti pelatihan di Malaysia, dan Jumhur masih sangat ingat peristiwa tersebut sampai sekarang.

Sebagai anak ITB, pada fase ini Jumhur mengambil posisi pada isu-isu struktural seperti penggusuran tanah dan hak petani (Badega, Kedung Ombo), serta berani menghadapi risiko negara represif, seperti penangkapan, penyiksaan, dan pemecatan.

Ini merupakan proses aktivisme frontal yang tidak tunduk pada tekanan interogasi dan ancaman penjara. Saya melihat ini sebagai gerakan aktivisme berbasis moral-ekonomi, yakni keberpihakan pada rakyat kecil.

Fase kedua adalah fase institusionalisasi gagasan (era kebijakan dan lembaga), ketika Jumhur sudah bisa tampil sebagai pejabat. Untuk membaca arah kebijakannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, fase ini perlu dilihat dengan membedah pola pikirnya yang berakar kuat dari fase sebelumnya.

Jumhur sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI selama tujuh tahun (2007–2014). Fase ini merupakan proses institusionalisasi dari perjalanan hidupnya.

Bahkan sebelumnya, ia bergabung dengan Presiden Habibie melalui Adi Sasono, seniornya di ITB, yang sama-sama dropout kuliah karena denyut gerakan aktivisme yang kuat. Ketika masuk ke ranah ICMI, Jumhur memimpin CIDES, dan terlihat di sini ada pergeseran dari konfrontasi menjadi mediasi, dari aksi menjadi formulasi kebijakan (CIDES memasok kebijakan kepada Presiden Habibie).

Kiprahnya masuk ke dalam kekuasaan, walaupun tidak berada di tengah pusaran utama, tetap memiliki benang merah, yakni pro-rakyat, mengembangkan ekonomi kerakyatan, dan menjadi jembatan antara masyarakat dan negara.

Pertanyaan saya sekali lagi, apakah Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup yang baru, akan tetap sebagai aktivis dengan penuh idealisme atau menjadi Jumhur sang birokrat? Jawaban saya, dan mungkin juga harapan saya, Jumhur yang kini sudah berada pada usia matang dan senior tetap tidak akan meninggalkan idealisme, tetapi mengubah alat perjuangannya: tidak lagi frontal.

Baca Juga: Rektor Paramadina Kecam Rekayasa Video Ceramah JK di UGM, Desak Polisi Turun Tangan

Situasi di dalam kekuasaan pasti dipahaminya; dengan berada di dalam kekuasaan, perubahan tetap harus berproses secara sistematis. Tidak bisa lagi dengan gaya protes seperti fase aktivisme, tetapi mulai bermain di wilayah kebijakan (policy design) karena kini ia memegang kekuasaan di bidang lingkungan hidup.

Catatan saya sebagai sahabat, tidak ada lagi “romantisme aktivisme” dengan idealisme di atas langit. Sekarang realitas politik lingkungan hidup, dengan segala kerumitan dan permasalahannya, sudah ada di hadapannya.

Ujian terbesar bagi seorang aktivis adalah konsistensinya. Banyak aktivis gagal saat masuk kekuasaan, lalu menjual idealismenya dan melakukan kompromi politik atas hal-hal yang dulu ditentangnya.