Kejar Emisi Netral 2060, Pemerintah Ingin Pensiunkan PLTU Tanpa Rugikan Investor

Pemerintah telah menyepakati bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 yang dalam perencanaannya sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, hal tersebut juga ditopang dengan penggunaan energi lain dengan rendah emisi untuk mendukung transisi energi.

"Dalam skala besar perlu kita dorong untuk hal tersebut di RUPTL, sudah disebutkan pemanfaatan baterai sebagai penyimpanan energi ada 300 MW/jam dan ini digunakan untuk memastikan kualitas yang sama yang dibangkitkan dengan batu bara. Jadi isu intermiten akan diminimalisasi," katanya dalam webinar "Kilang dalam Transisi Energi: Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel serta Hilirisasi Produk", Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Ini Strategi Pemerintah Percepat Implementasi EBT di Indonesia

Selain cara tersebut, kata Dadan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara secara bertahap akan dipensiunkan dengan mengikuti kerja sama kontrak. Dengan langkah tersebut, dipastikan investor pembangunan PLTU tidak mengalami kerugian.

Cara tersebut dilakukan dengan program Energy Transition Mekanism (ETM). Program tersebut nantinya akan melibatkan bantuan internasional agar menekan kerugian yang ditimbulkan dari pengembang PLTU dengan mempercepat pemensiunan PLTU.

Dadan menyimulasikan, bila kontrak PLTU yang habis pada 2040, dengan melalui program Energy Transition Mekanism (ETM) diprediksikan akan dapat dipercepat 5 tahun. Dengan begitu, kontrak PLTU akan selesai pada 2035. Cara tersebut dilakukan untuk menekan jumlah emisi karbon selain dengan menjaga kebutuhan energi untuk masyarakat tetap terjaga.

"Ada beberapa target konsumsi listriknya harus bertambah sehingga perlu didorong dalam hal penyediaannya. Dari segi sumber daya, kita melimpah dan ketersediaannya juga tersebar. Potensi EBT besar dengan pemanfaatan yang masih rendah," jelasnya.