Ini Strategi Pemerintah Percepat Implementasi EBT di Indonesia

Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dalam perhelatan COP26 menyampaikan pentingnya pengurangan emisi karbon dengan mulai menerapkan energi baru terbarukan (EBT), kendaraan listrik, dan biofuel.

Hal ini disebabkan, ke depan industri yang berbasis EBT yang menghasilkan produk hijau akan menjadi indikator dalam perdagangan internasional yang lebih mengutamakan proses yang bersih.

Baca Juga: Ini Tiga Strategi PLN Akselerasi Transisi EBT

"Sifat bahan bakar yang berbasis fosil kalau dibakar akan menghasilkan emisi. Prinsip itu yang akan kita lakukan roadmap sehingga misalkan dari sektor ESDM tidak bisa nol, kita harus cari padanannya di sektor lain seperti kehutanan yang di sana ada sektor yang bisa menyerap emisi karbon," ujarnya dalam webinar "Kilang dalam Transisi Energi: Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel, serta Hilirisasi Produk", Selasa (16/11/2021).

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat penggunaan EBT di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti pengurangan porsi energi fosil dengan penerapan pajak karbon, cofiring berbasis batu bara yang dicampur dengan biomasa, penonaktifan atau memensiunkan PLTU batu bara secara normal dengan tidak ada perpanjangan kontrak.

Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan seperti melakukan elektrifikasi baik sektor transportasi, rumah tangga, dan industri. Menurut Dadan, ke depan akan diupayakan penggunaan energi listrik yang lebih bersih dengan menggunakan EBT agar proses di hilir menjadi lebih cepat, mudah, dan murah dalam hal pengurangan emisi karbon.

"Sekarang yang didorong adalah pemanfaatan CCS teknologi yang sudah banyak dikembangkan. Memang dari sisi komersial belum banyak dan sisi dari biaya dari kompetitifnya dibandingkan harga sekarang otomatis akan meningkatkan biaya produksi karena akan dihitung sebagai komponen biaya untuk menangkap dan menyimpan CO2," pungkasnya.