Menyelisik Milisi Militer China Bisa Kuat di LCS: Mereka Terorganisir, Didanai, Diarahkan Oleh...

Peneliti mengungkapkan milisi militer China seringkali melampaui batas antara kegiatan komersial dan pertahanan di Laut China Selatan. Itu dibuktikan dengan masih banyak kapal terlibat dalam operasi penangkapan ikan skala besar, sementara bekerja bersama patroli militer atau penegakan hukum. 

“Personel milisi maritim China tidak hanya mengungguli tugas ini secara penuh waktu. Mereka seharusnya 'mampu memancing, dan mampu bertarung,' untuk meminjam apa yang telah disebutkan dalam literatur Tiongkok tentang hal ini,” kata Collin Koh, Peneliti di Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura yang tidak terlibat dalam laporan CSIS.

Baca Juga: Amerika Kekuatan yang Melemah, China Percaya Waktunya Telah Tiba untuk Kembali Berkuasa

“Ini berarti dalam rutinitas sehari-hari, milisi maritim China mungkin berada di luar sana, melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti biasa, tetapi ini juga mengharuskan dia untuk melakukan misi patriotiknya pada saat yang sama," kata Koh kepada Al Jazeera. 

Sementara sebagian besar aktivitas telah menghindari konfrontasi kekerasan, taktik milisi meningkat pada tahun 2019 ketika sebuah kapal China bertabrakan dan kemudian menenggelamkan sebuah kapal nelayan kayu Filipina yang berlabuh di timur laut Kepulauan Spratly.

Para kru dibiarkan tenggelam sebelum mereka diselamatkan oleh kapal Vietnam di dekatnya, menurut media Filipina.

Mayoritas kapal milisi China tidak dapat diikat langsung ke pemerintah China melalui informasi yang tersedia untuk umum di jaringan kepemilikan, kata CSIS.

Tetapi mereka dengan mudah diidentifikasi melalui foto dan video, data dari sistem identifikasi otomatis kapal-ke-kapal, dan informasi lainnya. perilaku dongeng seperti "rafting-up" dengan mengikat beberapa perahu bersama-sama.

“Tidak ada lagi pertanyaan tentang apakah milisi diorganisir, didanai, dan diarahkan oleh pemerintah China,” kata laporan itu.

“Ini membuat Beijing bertanggung jawab secara hukum atas perilakunya. Undang-undang domestik China, pernyataan publik pejabat RRT dan media pemerintah, dan kerja sama operasional kapal pemerintah dan milisi semuanya memperjelas bahwa negara mendukung dan memfasilitasi aktivitas milisi,” laporan itu menjelaskan.

Milisi maritim China telah digambarkan oleh para ahli sebagai contoh utama dari taktik "zona abu-abu" untuk menegaskan klaimnya atas kedaulatan di wilayah di mana ada klaim saingan oleh negara lain tanpa terlibat dalam perang tradisional.

Milisi, pada gilirannya, juga telah mengizinkan China untuk mengabaikan konvensi internasional yang mengatur perairan internasional, serta keputusan penting tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang menolak klaim historis Beijing atas Laut China Selatan di bawah garis sembilan putusnya sebagai tidak berdasar. .

Mengabaikan keputusan itu, China telah secara agresif memperluas ke “sembilan garis putus-putus” dan meninggalkan banyak tetangganya dengan sedikit pilihan untuk mendapatkan kembali wilayah mereka.

“Penggunaan taktik zona abu-abu seperti itu menimbulkan tantangan langsung dan serius terhadap tatanan berbasis aturan, yang menetapkan kondisi bagi negara-negara untuk berinteraksi satu sama lain, menghilangkan perbedaan sebagai persamaan kedaulatan,” kata Koh.

“Ini berarti mengakui kekuatan di atas kanan, bukan sebaliknya. Dan ini harus mengkhawatirkan bagi siapa saja yang ingin memastikan bahwa sistem internasional tetap damai dan stabil, di mana bahkan negara terkecil pun dapat menjalankan otonomi strategis dan memperoleh penghormatan yang layak sebagai penguasa yang setara.”