BNPT Bilang PDRI Digunakan untuk Kamuflase Kelompok Jamaah Islamiyah, Ini Alasannya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama organisasi terlarang di Indonesia, Jamaah Islamiyah (JI) kembali mencuat pasca tertangkapnya Ustaz Ahmad Farid Okbah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri atas dugaan terorisme.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen Ahmad Nurwakhid menyebut kalau JI sudah lama bertransformasi baik secara manajemen hingga strategi.

Baca Juga: Orang MUI Ditangkap Densus 88, Pengamat Langsung Kasih Pesan Menohok!

Kata dia, semenjak ditetapkan sebagai organisasi terlarang karena berafiliasi dengan Alqaeda, JI berupaya untuk mengembangkan diri di bidang dakwah hingga menyasar kolam politik. Salah satu contoh yakni pembentukan Partai Dewan Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Farid Okbah.

"Kalau dulu dia hanya bergerak di bidang kombatan jihadis ya, pasukan tempur atau perang, sekarang mereka juga mengembangkan diri di bidang dakwah, pergerakan politik dengan mendirikan partai dan segala macam itu tapi tetap ada pasukan jihadisnya," kata Ahmad saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/11/2021).

Ahmad juga mengatakan kalau kelompok JI itu memiliki strategi yang disebut Taqiyyah. Strategi itu dilakukan mereka untuk berkamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agenda yang mereka rencanakan.

Strategi itu digunakan untuk menyusup ke berbagai institusi pemerintahan.

"Mereka sudah menggunakan strategi takim, takim itu sudah menyebar di seluruh institusi masyarakat maupun pemerintahan ya," ucapnya.

Baca Juga: Ustaz Ahmad Zain An-Najah Diciduk Densus 88, Respons Sang Istri Bikin Menohok!

Karena itu pula, Ahmad menganggap wajar kalau data yang diungkap ke publik pun tidak sesuai dengan kebenarannya. Itu dicontohkan dengan penggunaan alamat samaran untuk kantor PDRI.

"Makanya itulah menunjukan bahwa mereka itu ya kalau bahasa kasarnya pengecut karena berkamuflase memang itu gerakan, nah, tapi ada gerakan bawah tanah, ada gerakan atas tanah tapi tidak menggunakan atas nama JI tapi dengan mendirikan partai kelompok dan sebagainya," imbuhnya.