Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tok! Program Kapal Selam Nuklir Australia Resmi Dimulai

Tok! Program Kapal Selam Nuklir Australia Resmi Dimulai Kredit Foto: Twitter/JMSDF
Warta Ekonomi, Canberra, Australia -

Australia pada Senin (22/11/2021) memulai program untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam nuklir.

Pengadaan kapal selam nuklir ini sejalan dalam aliansi pertahanan baru negara itu  dengan Inggris dan Amerika Serikat yang dinamaka AUKUS.

Baca Juga: Aliansi AUKUS dan Sentralitas ASEAN yang Memudar

Menteri Pertahanan Peter Dutton diplomat AS dan Australia pun menandatangani perjanjian yang memungkinkan pertukaran "informasi propulsi nuklir angkatan laut" yang sensitif antara negara mereka.

Ini adalah perjanjian pertama tentang teknologi yang ditandatangani secara publik sejak ketiga negara mengumumkan pembentulan AUKUS pada bulan September silam.

Aliansi tersebut dibentuk untuk menghadapi ketegangan strategis di Pasifik di mana persaingan China-AS tumbuh.

"Perjanjian itu akan memungkinkan kerja sama, yang selanjutnya akan meningkatkan postur pertahanan bersama kita," kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (19/11/2021).

Penyataan Bide keluar jelang upacara penandatanganan antara Dutton di Canberra dengan Kuasa Usaha AS Michael Goldman dan Komisaris Tinggi Inggris (duta besar) Victoria Treadell.

Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia akan mendapatkan delapan kapal selam bertenaga nuklir canggih yang mampu melakukan misi jarak jauh secara diam-diam. 

Ini juga menyediakan untuk berbagi kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan, kuantum, dan bawah laut yang tidak ditentukan.

Kesepakatan itu telah membuat marah China, yang menggambarkannya sebagai ancaman "sangat tidak bertanggung jawab" terhadap stabilitas di kawasan itu.

Ini juga membuat marah Prancis, lantaran kontrak kapal selam diesel-listriknya sendiri dengan Australia - yang  diperkirakan bernilai Aus$90 miliar ($65 miliar) - telah dibatalkan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison tidak menyesal tentang penanganannya terhadap perjanjian tersebut.

Dia  bersikeras bahwa itu adalah kepentingan nasional negaranya dan bahwa dia tahu itu akan "mengacaukan beberapa bulu".

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: