Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bambang Widjojanto Blak-blakan Soal Formula E: Kami Ingin Mencontoh Mandalika

Bambang Widjojanto Blak-blakan Soal Formula E: Kami Ingin Mencontoh Mandalika Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Warta Ekonomi -

Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto alias BW mengharapkan, transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membuahkan hasil. BW menginginkan, event Formula E yang akan digelar di ibu kota pada 2022 mendatang berjalan lancar seperti World Superbike (WSBK) Mandalika.

Demikian disampaikan BW usai menyerahkan berbagai dokumen penyelenggaraan Formula E. Mantan Pimpinan KPK ini menaruh perhatian dalam mendukung event Formula E di Jakarta.

Baca Juga: Dibocorkan Ketua Pelaksana, Lokasi Formula E Akan Diumumkan Pada...

“Kami ingin mencontoh Mandalika, kalau Mandalika bisa sukses di sini juga (Formula E) harusnya bisa sukses,” kata BW di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/11).

BW pun tak mempermasalahkan adanya kemahalan bayar dalam ajang balap Formula E. Dia meyakini, hal itu bukan penyebab Formula E dipermasalahkan oleh KPK.

“Kalau merujuk pada penjelasannya Pak Alberto (Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo), enggak ada masalah dengan itu, enggak ada masalah sama sekali,” ucap BW.

Dia menyebut, masalah kemahalan bayar hanya bisa dijelaskan oleh FEO. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta hanya membayar sesuai permintaan FEO sebagai pemegang kendali event Formula E.

“Jadi kalau teman-teman KPK mau ketemu dengan Alberto, mau melakukan konfirmasi macam-macam silakan, jadi Alberto-nya juga sudah setuju ya,” ujar BW.

Baca Juga: Bukan Perlindungan, Niat Anies Temui Jokowi Itu Buat Minta Restu dan Dukungan

Oleh karena itu, BW menyarankan agar KPK bisa memanggil FEO untuk menjelaskan masalah bayar kemahalan itu. Sehingga, pdmanggilan FEO dinilai penting untuk menjelaskan penghitungannya.

“Sebenarnya Alberto sudah menjelaskan cuma kan ini bukan untuk konsumsi publik, kita enggak punya otoritas untuk menjelaskan itu. KPK sudah kita minta untuk komunikasi,” pungkas BW.  (jpc)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: