Menengok Kekuatan Militer Jepang dan Potensi Ancaman China-Rusia

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia terbuka untuk menggandakan batas ke standar NATO sebesar 2 persen.

Sebagai langkah pertama, Kabinet baru-baru ini menyetujui anggaran tambahan 770 miliar yen untuk tahun fiskal. Dana tersebut untuk mempercepat pertahanan rudal dan aktivitas pengintaian di sekitar laut teritorial dan wilayah udara Jepang. 

Baca Juga: Pentolan NATO Bikin Pernyataan buat Setop Konflik, tapi Rusia Harus...

Nantinya Jepang dapat meningkatkan mobilitas dan tanggapan darurat untuk mempertahankan Laut China Timur.   

Penambahan ini akan membawa total pengeluaran pertahanan 2021 menjadi 6,1 triliun yen. Jumlah tersebut naik 15 persen dari tahun sebelumnya, dan 1,09 persen dari PDB Jepang. 

Kondisi tersebut sudah berjalan selama lebih dari delapan tahun pemerintahan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang konservatif. 

Dia secara signifikan memperluas peran dan anggaran militer. Abe juga memperlunak Pasal 9 konstitusi yang menolak perang pada  2015, yang memungkinkan Jepang untuk membela Amerika Serikat dan negara-negara mitra lainnya. 

Tokyo dengan cepat meningkatkan peran militernya dalam aliansinya dengan Washington. Jepang pun melakukan lebih banyak pembelian senjata dan peralatan Amerika Serikat yang mahal, termasuk jet tempur dan pencegat rudal. 

Kisida sendiri mengatakan selama tinjauan pasukan pertama bahwa akan mempertimbangkan semua opsi. Itu termasuk kemungkinan mengejar kemampuan serangan pre-emptive untuk lebih meningkatkan kekuatan pertahanan Jepang. 

Tidak semua orang setuju dengan tindakan tersebut. Para kritikus, baik tetangga Jepang maupun di dalam negeri, mendesak Tokyo untuk belajar dari masa lalunya dan mundur dari ekspansi militer.