PAD Terjun Bebas, Pemkab Bekasi Diminta Rombak PT. BBWM

“Alasan BUMD milik Kabupaten Bekasi itu merugi, menurut kami bukan semata-mata lantaran persoalan kinerja saja, melainkan ada dugaan praktik korupsi yang masif yang terjadi di sana,” ujar dia.

“Kalo boleh kami ibaratkan sakit, kondisi PT. BBWM saat ini dalam kondisi sakit komplikasi yang sangat parah, akibat terjangkiti suatu virus mematikan di dalam sistem yang menyerang tidak sekaligus, tetapi secara perlahan tapi pasti,” tambah dia.

Ia berpendapat, upaya penyembuhan terhadap kondisi PT. BBWM membutuhkan keseriusan dari para pemegang otoritas serta memerlukan langkah taktis dan strategis sesegera mungkin.

“Saat ini satu-satunya obat yang mampu untuk menyembuhkan dan mengembalikan performa kinerja PT. BBWM adalah dengan cara pihak yang memiliki otoritas harus melakukan tindakan konkret secara tegas, yaitu melakukan perombakan dan pergantian manajemen,” kata dia.

Untuk melihat kondisi PT. BBWM lebih dalam lagi, kata Karman, setidaknya dapat dikaji melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 42/LHP/XVIII.BDG/12/2019, Tanggal 18 Desember 2019.

“Bagaimana tumpang tindihnya SK Direksi tentang perlakuan biaya operasional, 'gemuk' struktur organisasinya, penempatan karyawan yang tidak mengacu pada asas the right man on the right place, kemudian pembentukan bagian (divisi) yang tidak diperlukan, cara budgeting, dan lainnya,” ungkap dia.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang kini duduk di Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mengatakan persoalan kaitan tata kelola PT BBWM menurutnya adalah masalah profesionalisme dan ketidak mampuan Direksi PT BBWM dalam mengoptimalisasi kilang yang dimiliki PT BBWM.

“Persoalannya adalah pola pengelolaan terhadap BUMD kita diurus dengan cara amatrian. Kuncinya kalau ingin paham kaitan BBWM lakukan audit investigasi secara menyeluruh. Salah satunya adalah cost maintenace kilang termasuk semua sisi pengelolaan keuangan yang selama ini dilakukan. Apapun sebetulnya bisa terjadi termasuk mungkin saja terjadi fraud atau kecurangan dalam pengelolaan BUMD Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Ia juga meminta Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mencari tahu pokok permasalahan yang menimpa PT BBWM dan segera melakukan langkah-langkah politik untuk menyikapi kaitan kondisi tersebut. 

“Karena apapun ceritanya, apapun persoalannya PT BBWM adalah asset Kabupaten Bekasi yang harus diselamatkan,” terangnya.