Direstui Senat, Amerika Bakal Obral Banyak Rudal Lagi ke Arab Saudi

Senat Amerika Serikat pada Selasa (7/12/2021) menolak resolusi yang akan melarang penjualan yang diusulkan dari rudal udara-ke-udara jarak menengah yang canggih, peluncur rudal dan senjata lainnya serta dukungan ke Arab Saudi.

Pemungutan suara adalah 67 banding 30 menentang resolusi, yang diperkenalkan oleh Partai Republik Rand Paul dan Mike Lee, serta Bernie Sanders, yang berkaukus dengan Demokrat.

Baca Juga: 2 Rudal Balistik Meluncur Menuju Ibu Kota Sukses Dicegat Oleh Arab Saudi

Sementara banyak anggota parlemen AS menganggap Arab Saudi sebagai mitra penting di Timur Tengah, anggota Kongres juga mengkritik negara itu karena keterlibatannya dalam perang di Yaman. Perang itu adalah konflik yang dianggap sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

"Mengekspor lebih banyak rudal ke Arab Saudi tidak melakukan apa-apa selain melanjutkan konflik ini dan menuangkan lebih banyak bensin ke api yang sudah mengamuk," kata Sanders dalam pidato yang mendesak dukungan untuk resolusi ketidaksetujuan, dikutip Reuters.

Mereka telah menolak untuk menyetujui penjualan militer untuk kerajaan tanpa jaminan peralatan AS tidak akan digunakan untuk membunuh warga sipil. Pendukung penjualan mencatat bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden telah melarang penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi.

"Saya sepenuhnya setuju dengan perlunya meminta pertanggungjawaban kepemimpinan Saudi atas berbagai tindakan ... tetapi saya juga percaya bahwa penting bagi mitra keamanan kami untuk mengetahui bahwa kami akan menjunjung tinggi komitmen kami," kata Senator Demokrat Bob Menendez, ketua Dewan Keamanan. Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Paket senjata, yang telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri serta para pemimpin Senat dan komite urusan luar negeri DPR, akan mencakup 280 AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), 596 LAU-128 Missile Rail Launchers (MRL) bersama peralatan dan dukungan lainnya,

Raytheon Technologies membuat rudal.

Pemerintahan Biden mengatakan sebelumnya pada Selasa (7/12/2021) bahwa pihaknya sangat menentang resolusi tersebut.

Passage "akan merusak komitmen presiden untuk membantu pertahanan mitra kami pada saat meningkatnya serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap warga sipil di Arab Saudi," kata Kantor Manajemen Anggaran Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.