Gernas BBI: Siap Adopsi Teknologi dan Program Berkelanjutan Membangun Ketahanan UMKM Lewati Pandemi

Menginjak tahun kedua penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pemerintah, pelaku industri digital (e-commerce, perbankan, fintech, logistik) dan para pelaku UMKM dengan dijembatani Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) makin solid dan terintegrasi dalam pelaksanaan program Gernas BBI yang mengusung tema yang berbeda dan promo yang beragam tiap bulannya.

Meski masih di tengah laju penyebaran pandemi yang belum usai, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan II-2021 yakni sebesar 7,07%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan strategi pemulihan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang benar.

Pemulihan ekonomi ini dapat dilihat dari seluruh mesin pertumbuhan yang sekarang sudah mulai pulih kembali. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,9%, investasi berada di 7,5%, perdagangan tumbuh di 9,4%, sektor konstruksi tumbuh 4,4%, transportasi di 25,1%, serta akomodasi makanan dan minuman sebesar 21,6%.

Gernas BBI yang digadang-gadang menjadi salah satu motor penggerak terjadinya perlawanan perlambatan ekonomi pasca-pandemi yang melibatkan nyaris semua elemen masyarakat di Indonesia sejak Mei 2020, melalui pelaksanaan program onboarding dan pendampingan berhasil mendigitalkan setidaknya sembilan juta pelaku UMKM di seluruh platform lokapasar.

Bahkan pemerintah lewat platform BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan mendorong seluruh instansi agar belanja barang kebutuhan operasional dengan nilai belanja hingga Rp50 juta per transaksi dari UMKM setempat yang telah terdaftar di platform tersebut. Sebuah langkah nyata yang terintegrasi dan terarah dalam mendorong kemajuan UMKM Indonesia.

Deputy Mikro Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal program ini untuk jangka Panjang. “Pelatihan UMKM secara daring dan luring yang saat ini telah dilakukan dan memberi hasil yang baik, akan terus dilanjutkan,” ujar Hanung.

Komitmen yang sama juga dikatakan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya selain terus melakukan pendampingan dan pelatihan yang menjadi tugas bersama. Nantinya di provinsi baru, akan tetap mengawal pelaku kreatif di Sumatera utara dari kampanye sebelumnya yaitu #BeliKreatifDanauToba. 

“Mereka akan tetap didampingi dan menjadi konten di media sosial dan website kami.”

Dalam digitalisasi UMKM ini, salah satu kunci penting adalah pembenahan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait hal ini, Dirjen IKP, Kemenkominfo, Usman Kasong menyatakan Kemenkominfo mengebut untuk membangun infrastruktur. Mengingat geografis, pilihan menggunakan fiber optik sudah dilakukan. Fiber optik membentang di seluruh Indonesia. 

"Saat ini, menurut Usman, pengguna internet di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sulawesi menyumbang 7 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,2 persen, sementara Maluku dan Papua sebesar 3 persen," jelas Usman. 

Usman juga menambahkan bahwa infrastruktur di wilayah 3T, sebenarnya sudah siap. Dia hanya perlu meyakinkan operator untuk mau menanamkan investasi di wilayah tersebut.

Untuk ke depan, pelaku UMKM perlu mendapat perhatian untuk bisa upscaling. Plt. Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka KEMENPERIN, Reni Yanita, memastikan kementeriannya akan mendampingi dan melakukan edukasi untuk mewujudkan pelaku usaha yang naik kelas. Menurut Reni, di beberapa wilayah, pihaknya harus berhadapan dengan tantangan tingkat Pendidikan para pelaku UMKM.

“Kami menyediakan modul pelatihan lengkap yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pelaku UMKM, sehingga transfer pengetahuan dan teknologi ini dapat dipahami dan diaplikasikan dalam mengembangkan usaha mereka. Saya optimis bahwa UKM kita bisa naik kelas dengan program yang tepat," ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu sangat optimis bahwa Gernas BBI bisa berdampak baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Ke depan, produk lokal harus makin disinergikan dengan perkembangan teknologi.

"Hadirin agar membeli produk lokal. Seperti imbauan Presiden, dan para Menteri terkait, mewajibkan 40 persen alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk produk lokal hasil UMKM Indonesia. Jika bukan kita yang membeli, siapa lagi," tutupnya.