Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dear Pak Jokowi, Pelanggar HAM kok Jadi Menteri

Dear Pak Jokowi, Pelanggar HAM kok Jadi Menteri Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintahan Jokowi mengabaikan dimensi hak kebebasan sipil dan politik.

Menurutnya, menilai penerapan politik kebijakan yang selektif terhadap HAM menjadi faktor yang menghambat upaya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh kondisi HAM di Indonesia.

“Tidak terlihat adanya kemajuan yang fundamental dan menyeluruh, khususya sejumlah isu krusial yang selama ini sering mengundang catatan buruk dari publik,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Senin (13/12).

Terlebih lagi, menurutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dijanjikan oleh Jokowi hingga kini belum dituntaskan.

Dirinya juga memaparkan 12 kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM berat yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Satgas Pangan Pantau Stok-Harga Sembako di Pasar Kreneng Denpasar

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: