Dear Pak Jokowi, Pelanggar HAM kok Jadi Menteri

"Ada kasus Talangsari 1989, penghilangan paksa 1997, Trisakti 1998, Semanggi I dan II tahun 1998 dan 1999, Paniai 2004, dan lain sebagainya,” paparnya.

Oleh sebab itu, menurut Gufron, komitmen presiden untuk menuntaskan berbagai kasus yang berorientasi pada pemenuhan keadilan masih sebatas retorika normatif.

Bahkan, menurutnya pernyataan tersebut kontras dengan langkah presiden yang justru mempertontonkan praktik impunitas kepada para terduga pelaku pelanggaran HAM berat.

“Hal tersebut terlihat dari adanya sejumlah mantan petinggi militer yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang terjadi, namun justru diangkat jadi menteri,” tandasnya.