Wujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060, Pemerintah Sebut Swasta Miliki Peran Penting

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan net zero emission 2060.  Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanti mengungkapkan, Indonesia menargetkan akan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 dengan kondisi unconditional target atau target tanpa syarat.

Target sebesar 29% tersebut didistribusikan oleh pemerintah kepada lima sektor prioritas yang terdapat dalam updated NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia, yaitu sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, sektor energi, sektor limbah, sektor industri, dan sektor pertanian.

Baca Juga: LESA 2021: Penting Literasi Sustainability Menuju Net Zero Carbon dan Peningkatan Inklusi Keuangan

"Dari lima, ada dua yang menjadi kontributor utama penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu sektor kehutanan sebesar 17,2% dari 29% dan sektor energi yang menyumbang 11% dari 20%," ujar Laksmi dalam webinar Towards Net-Zero Emission: What Net Zero Emission Means for the Private Sector?, Selasa (14/12/2021).

Laksmi menambahkan, target net zero emission 2060 ini akan bisa dicapai dengan dukungan dan kontribusi bersama dari seluruh pihak.

"Paris Agreement itu menggarisbawahi peran stakeholders, termasuk pemerintah pusat dan peran-peran kelompok dunia usaha, akademisi, pemerintah daerah, dan sebagainya. Untuk itu, dalam implementasinya kami akan selalu mendorong peran-peran dari berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta," ujar Laksmi.

Sejalan dengan Laksmi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam berharap akan ada aksi konkret kolaborasi antara pemerintah dengan swasta yang dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah tengah berupaya untuk menciptakan enabling condition yang dapat meningkatkan confidence pihak swasta untuk berinvestasi pada sektor dan produk usaha yang mendukung transisi ekonomi hijau, seperti energi baru terbarukan dan teknologi kendaraan listrik.

Selanjutnya, Medrilzam berharap pihak swasta dapat mendukung proses transisi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga siap menanggapi transisi hijau. Sektor swasta juga diharapkan dapat lebih proaktif dan meningkatkan upayanya dalam menerapkan pola bisnis yang berkelanjutan, seperti penerapan energi efisiensi, penggunaan sumber-sumber energi terbarukan, Extended Producer Responsibility (EPR), dan penerapan ekonomi sirkular.

"Kolaborasi ini menjadi sebuah kunci. Harapannya, tidak hanya sekadar kolaborasi, tetapi juga ada aksi konkret yang kita lakukan bersama," tutur Medrilzam.

Sebagai wujud kontribusi dalam mewujudkan target pemerintah, APRIL Group selaku salah satu pelaku sektor swasta turut berkomitmen dalam upaya mencapai net zero emission. Komitmen ini diwujudkan oleh APRIL Group melalui APRIL2030.

"Target untuk mencapai net zero emission ini banyak termasuk dalam pilar climate positive dari empat pilar utama APRIL2030. Kami memiliki target untuk mencapai 50% penggunaan EBT dalam fiber operation kami di kehutanan. Kemudian, kami akan menurunkan emisi karbon di dalam keseluruhan hasil produk kami sebanyak 25%," jelas Deputy Director of Sustainability and Stakeholder Engagement APRIL Group, Dian Novarina.

Hingga saat ini, APRIL Group telah melakukan beberapa langkah nyata dalam upaya mewujudkan komitmennya. Misal, APRIL Group telah menggunakan 80% renewable energy dalam operasional bisnisnya dan akan ditingkatkan menjadi 90% di 2030. APRIL Group juga telah mengoperasikan dua bus listrik produk PT Mobil Anak Bangsa untuk digunakan oleh para karyawan pada perusahaannya di Riau, Sumatra. Langkah ini tak hanya untuk menekan emisi di lingkungan perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran para karyawan APRIL Group agar berpartisipasi nyata dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca dalam keseharian hidup mereka.

Selain itu, APRIL Group juga memasang panel surya atau solar panel yang ditargetkan akan mencapai 20 megawatt pada 2025. Perusahaan penghasil pulp dan kertas ini juga turut berkontribusi dalam sequestering carbon melalui proyek restorasi ekosistem Riau (RER), yaitu ekosistem gambut dengan luas lahan sekitar 150 ribu hektare (ha).