Kementerian Pertanian dan CSP Berkomitmen Meningkatkan Produktivitas Kakao Nasional

Cocoa Sustainability Partnership (CSP) sebagai sebuah forum kemitraan publik dan swasta, yang secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan dan pengembangan sektor kakao yang berkelanjutan di Indonesia telah bekerja bersama petani kakao rakyat di seluruh Indonesia dalam masa lima belas tahun. Bersama dengan anggota dan mitra strategis lainnya, CSP telah mengembangkan beragam inisiatif sebagai upaya peningkatan produktivitas kakao nasional. 

Guna mengukur keberhasilan dan membangun koordinasi multi pihak, CSP melaksanakan Rapat Umum Anggota sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Dan pelaksanaan pertemuan anggota di akhir 2021 ini, Rapat Umum Anggota CSP membicarakan tentang upaya peningkatan produktivitas kakao nasional melalui pendekatan lanskap di tengah pasar global berkelanjutan.

Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Dewan Penasehat CSP, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bagaimana kolaborasi multi pihak untuk peningkatan produktivitas kakao di sentra produksi.

"Kakao merupakan salah satu komoditas yang sangat penting untuk negara kita, khususnya dalam perekonomian Indonesia. Kakao merupakan komoditas perkebunan ke empat terbesar penyumbang PDB Perkebunan adalah sekitar 11,2% yang menunjukkan sektor hilir pengolahan kakao berperan efektif sebagai leading sector. Total nilai ekonomi yang disumbangkan oleh kakao dan cokelat terhadap ekonomi adalah sebesar 44,5 trilyun rupiah,” ungkap Ibu Musdhalifah.

Baca Juga: Mentan Dorong Kualitas Produk Pertanian Harus Ditingkatkan

Ditambahkan pula bahwa CSP diharapkan memberikan dukungannya untuk bersinergi menyukseskan program-program pemerintah. Diakui bahwa selama ini CSP telah berhasil membantu dan membina petani, baik dalam penyediaan Pupuk NPK Formula Khusus Bersubsidi, peningkatan kapasitas petani, dan penyerapan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh CSP selama ini. Dan mengharapkan agar pertemuan-pertemuan seperti ini bisa menghadirkan rekomendasi dan konsepsi pemikiran tentang bagaimana pemerintah membangun koordinasi dan sinergi dengan CSP akan melangkah ke depan untuk kepentingan kakao kita bersama.

“Semenjak merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat. Namun di tahun mendatang, fokus tersebut akan dilebarkan pada sektor perkebunan. Oleh karenanya, saya menunggu CSP untuk memberikan pokok-pokok pemikiran dan gagasannya guna membangun agenda-agenda penting yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani kakao rakyat,” kata Menteri Pertanian.

Ia juga menggaris bawahi bahwa ada tiga agenda yang harus segera dilakukan intervensi bersama. Pertama, bagaimana kita bisa melakukan penanaman ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan ketersediaan stok bahan tanam. Harus ditentukan luasan dan di mana saja wilayah yang akan dilakukan penanaman ulang tanaman kakao. Upaya ini diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

“Persoalan lain dihadapi adalah kemampuan APBN kita untuk tahun-tahun ini hanya mampu menjangkau sekitar 5.000 hektar, sementara kebutuhan penanaman ulang tanaman kakao secara nasional adalah minimal 250.000 hektar. Anggaran pemerintah banyak terserap untuk penyediaan vaksin dan pengelolaan lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Oleh karenanya, upaya ini harus didukung oleh pihak-pihak industri,” tambahnya.

Baca Juga: Peran Pertanian Milenial Dinilai Berhasil Dongkrak Perekonomian

Syahrul Yasin Limpo juga menambahkan bahwa dalam masa penanaman ulang tersebut, petani bisa didukung dengan menanam tanaman sela yang bisa memberikan penghasilan hingga tanaman kakao mereka berproduksi. Misalnya saja dengan jagung atau pisang. 

Agenda lain yang harus dipikirkan bersama adalah pemerataan akses petani kakao terhadap bahan tanam berupa benih yang berkualitas. Sumber-sumber benih harus diperbanyak di wilayah-wilayah pengembangan kakao secara nasional. Selain itu, mutu benih tersebut juga harus tetap diperhatikan.

Selain persoalan tata kelola budi daya tanaman kakao, hal lain yang harus diperhatikan adalah kegiatan pasca panen. “Semua agenda ini harus dilakukan dalam satu konsepsi yang komprehensif. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Pertanian menunggu kontribusi usulan dan rekomendasi dari CSP tentang bagaimana hal tersebut dilaksanakan,” lanjut Menteri Pertanian.