PNM Dongkrak Produktivitas UMKM dengan Melibatkan Ibu-Ibu

7. Selama pandemi bagaimana kondisi tenaga pendamping lapangan?

Saat itu, Menaker menerbitkan boleh salah satu bentuk menjaga spirit teman-teman, April dan Mei 2020 boleh tidak dibayar dan dibuat janji bayar, separo, dan bertahap. Di internal kami sepakat harus bantu karyawan sebagai ujung tombak sebagai penopang keluarga yang kebanyakan usia 18-23 tahun. THR full. Bonus dan insentif kami bayarkan, bagaimana mereka bisa produktif kalau memikirkan kebutuhan di rumah itu kami prioritaskan.

8. Bagaimana tingkat kredit macet usaha mikro selama pandemi Covid-19?

Bulan April 2020 terjadi kemacetan 0,19 memang kami restrukturisasi dan sudah beres semua dan kembali normal. Pada Juli 2021 sejak diterjang varian Delta sampai PPKM Darurat 0.15. Terakhir, pada Oktober 2021 ini sebesar 0,9.

Baca Juga: Hentikan BPUM di 2022, PNM Hanya Akan Salurkan Bantuan Nontunai Senilai Rp2 Triliun

9. Apakah benar pembiayaan PNM bersifat tanggung renteng? Bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa dan apakah memungkinkan terjadinya konflik?

Sejauh ini sudah berjalan sejak 2016 ada 1 di Sumbar jadi saking sebalnya ini masalah komunikasi pada saat pandemi dari teman-teman kelompoknya ingin setengah, memaksa mau mengambil barang dari anggota yang menunggak sempat ramai karena menunggak.

Sempat ramai dan kami selesaikan. Bayangan mereka di tengah kesusahan kok membantu orang lain. Itu hanya satu kasus di tahun 2020 dan bisa diselesaikan. Buat mitigasi risiko, kami jaminkan pembiayaan ini lembaga penjaminan. Sebenarnya, tanggung renteng ini poinnya ingin membangun kekompakan dan menjadi kontrol sosial.

Kalau itu terbentuk, usaha mereka akan bertahan karena merasa ada yang melihat, bicarakan, jagain, dan perhatian. Beda lembaga formal lain yang dikasih selesai dan individual, mau maju sendiri terserah. Benefit bagi kami kualitas tetap terjaga dan untuk membangun kekompakan. Itu bukan suatu yang baru dan menjadi akar bangsa yaitu gotong royong yang mulai terkikis melalui struktur pembiayaan.

10. Apakah pelayanan PNM sudah menyentuh Indonesia bagian timur? Bagaimana strategi PNM menjangkau nasabah di kawasan tersebut?

Kami terus menjemput bola. Sejauh ini penduduk kawasan Indonesia Timur itu kan penduduknya terpencar-pencar selain kesulitan infrastruktur.

11. Apa kendala distribusi pelayanan di sana? Bagaimana kondisi keluarga prasejahtera di sana?

Saya juga sedih juga keluar dari cabang antar kelompok yang dia datangi perjalanan motor mencapai setengah hingga 1 jam itu cukup jauh. Walaupun ada perwakilan, populasinya tidak terlalu tinggi. Namun, ini jadi PR kita selanjutnya yang kalau secara efektif kami kelola karena kami juga hitung nilai ekonominya.

Kalau setiap wilayah yang setiap dusun rumahnya jauh-jauhan itu agak sulit. Akan tetapi, kami tetap lakukan terobosan, nanti kami siapkan home base untuk melayani. Contoh yang di pulau terpencil, yaitu Pulau Gili Ketapang. Ada keluarga prasejahtera ada di Probolinggo menyeberang itu 45 menit sampai 1 jam menyeberang.

Bulan lalu yang kami bolehkan sudah ada 1.200 nasabah dan kami siasati pertemuan di sana hanya 1 hari. Jadi 10-12 tenaga pendamping lapangan kami hari Kamis itu semua ke sana dan menyebar ke 1.200 nasabah yang terdiri dari 40 kelompok dalam satu hari. Kemarin agak tinggi karena warganya hidup dari wisata selam dari turis asing. Saya ditugaskan Presiden coba masuk kawasan miskin ekstrem seperti Maluku, Papua, dan lainnya.

12. Berapa data keluarga prasejahtera di Indonesia yang belum ter-cover PNM?

Sebelum masuk ke suatu daerah, antara data dan fakta di lapangan bisa beda. Kami dasar datanya dari basis data terpadu sebelum masuk ke daerah, kami petakan berapa keluarga prasejahtera di sana karena memperhitungkan nilai sosial dan nilai bisnis yang akan di-create di situ.

Faktanya, lapangan lebih banyak dari data yang dipegang, paling tidak itu acuan dari basis data terpadu. Dulunya dikelola di bawah kantor Sekretariat Presiden ada deputi yang mengelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sekarang di bawah Kementerian Sosial sebagai basis data terpadu. Acuan kami di situ sampai saat ini kami komunikasi tetap di TNP2K karena mereka lebih tahu asal-usulnya.