Ngeri! Rudal Balistik Korea Utara Bikin Amerika Tegas Lakukan Hal Ini

Pemerintahan Joe Biden pada Rabu (12/1/2022) memberlakukan sanksi pertamanya atas program senjata Korea Utara menyusul serangkaian peluncuran rudalnya, termasuk dua sejak pekan lalu.

Sanksi tersebut menargetkan enam warga Korea Utara, satu orang Rusia dan satu perusahaan Rusia yang menurut Washington bertanggung jawab atas pengadaan barang untuk program tersebut dari Rusia dan China.

Baca Juga: Semenanjung Korea Panas, Korea Utara Lagi-lagi Bikin Bikin Korea Selatan dan Jepang Tegang

Dilansir Reuters, Departemen Keuangan AS mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kemajuan program Korea Utara dan untuk menghambat upayanya untuk mengembangkan teknologi senjata.

Amerika Serikat juga mengusulkan agar lima dari orang-orang itu juga dimasukkan dalam daftar hitam oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan membutuhkan persetujuan konsensus oleh komite sanksi Korea Utara yang beranggotakan 15 orang. Baca selengkapnya

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak berhasil melibatkan Pyongyang dalam dialog untuk membujuknya agar menyerahkan bom nuklir dan misilnya sejak menjabat pada Januari tahun lalu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk melakukan diplomasi dengan Korea Utara.

"Apa yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir ... hanya menggarisbawahi keyakinan kami bahwa jika kami ingin membuat kemajuan, kami perlu terlibat dalam dialog itu," katanya dalam jumpa pers.

Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu mengikuti enam peluncuran rudal balistik Korea Utara sejak September, yang masing-masing melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Korea Selatan, sekutu AS yang telah mendorong Washington untuk mendukung lebih banyak keterlibatan dengan Korea Utara, mengatakan tidak percaya langkah itu berarti bahwa pemerintahan Biden telah mengeraskan posisinya.

"Kami pikir tindakan AS mencerminkan posisi AS yang ada bahwa menerapkan sanksi juga penting, bersama dengan dialog," kata juru bicara kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pengarahan.

Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan langkah itu menargetkan "penggunaan terus menerus perwakilan luar negeri Korea Utara untuk mendapatkan barang secara ilegal untuk senjata."