Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Luhut Pandjaitan Disuruh Mundur Gara-Gara Ini

Luhut Pandjaitan Disuruh Mundur Gara-Gara Ini Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti kasus yang sedang menerpa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Seperti diketahui, hal tersebut berawal dari beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" di YouTube Haris Azhar.

Baca Juga: Lagi-Lagi Nama Pak Luhut Disebut, Ahok Akan Kalah Saing Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru?

Menurut Ardi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak pantas melaporkan kedua aktivis tersebut. Pasalnya, Haris dan Fatia hanya membeberkan hasil penelitian saja.

"Penelitian tersebut tentu dilakukan dengan standarnya dan tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah," ujar Ardi dilansir dari GenPI.co, Kamis (20/1).

Menurut Ardi, sebagai pejabat negara seharusnya luhut mengklarifikasi hasil kajian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena KPK merupakan pihak yang mengawasi potensi korupsi dan mengawasi harta kekayaan pejabat. Bukan ke Reskrim Polri," ucapnya.

Dirinya juga menyayangkan langkah Luhur. Pasalnya, orang yang sering kali dianggap tangan kana presiden tersebut melaporkan Fatia dan Haris atas pencemaran nama baik.

"Jika tidak ingin dan bersedia dibuka oleh publik terkait bisnis atau harta kekayaannya, Menko Marves sebaiknya mengundurkan diri," tegas Ardi.

Baca Juga: Eng Ing Eng, Mahfud MD Buka-Bukaan, Sebut Panglima TNI,Menhan, Sampai Presiden Akan Pidanakan...

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai upaya penjemputan paksa terhadap Haris dan Fatia merupakan bentuk intimidasi terhadap aktivis.

Menurutnya, selama ini Haris dan Fatia selama ini sangat kooperatif menghadapi proses hukum yang dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

"Jadi tindakan kepolisian tersebut sangatlah berlebihan. Terlebih lagi, kasus yang dipersoalkan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga (LSM)," ujar Ardi

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan