Geruduk KPK, Massa Minta Gibran-Kaesang Segera Diproses: Pemerintah Jangan Intervensi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Puluhan massa dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Peduli Keadilan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Para pengunjuk rasa yang mayoritas 'emak-emak' itu mendesak KPK segera memanggil dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, untuk diperiksa atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam orasinya, Koordinator Aliansi, Bilunk menyampaikan kekecewaannya atas tidak cepatnya KPK merespons laporan dugaan KKN yang menyeret dua putra Jokowi.

Baca Juga: Nggak Seperti Loyalis Jokowi, Gerakan Nasional 98 Dukung Ubed Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK!

"Lambat dan terkesan didiamkan begitu saja, padahal jika ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku tidak menjadi opini liar di masyarakat, malah yang terjadi distorsi keadilan karena pelapor dilaporkan ke polisi dan dianggap menyebarkan berita bohong," kata Bilunk di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Atas dasar itu, Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Peduli Keadilan menuntut KPK menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan. Mereka meminta KPK menjaga independensi sebagai penegak hukum. Kemudian meminta KPK segera memanggil Kaesang dan Gibran untuk diperiksa atas dugaan KKN.

"Kami mengimbau kepada pemerintah tidak mengintervensi dugaan kasus KKN yang melibatkan dua anak Jokowi," kata orator. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu dilayangkan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

"Jadi memang kisahnya dari tahun 2015. Ada perusahaan besar inisialnya SM (Sinar Mas) dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun," kata pria yang karib disapa Ubed ini di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Namun dalam perjalanannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp78 miliar. Peristiwa itu terjadi pada Februari 2019 setelah Gibran dan Kaesang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi Grup Sinar Mas.

Apalagi, menurut mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini, petinggi PT SM ini beberapa bulan yang lalu telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan. Ubed menilai ada penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaesang. Laporan yang dilayangkan Ubed didasari adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan yang dibuat oleh Kaesang dan Gibran.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar," ujar Ubedillah.