Pupuk Subsidi Langka, Ternyata Oh Ternyata...

Dia juga menilai bahwa Bantuan Tunai Petani akan lebih efektif dan juga lebih hemat bagi pemerintah.

"Bantuan Tunai ini kalau dihitung kan nggak seberapa. Misalnya petani kita 20 juta tinggal dikalikan misalnya Rp500.000. Kan cuma 10 triliun, daripada mikir-mikir sampai ricuh di mana-mana. Itu kan lebih mudah dan juga tidak perlu juga pengawasan-pengawasan yang masih ada kebocoran di sana-sini. Kalau ini kan efektif jadi dikasih tidak dalam bentuk pupuk langsung, tapi semacam voucher saja," jelasnya.

Baca Juga: Polri Ungkap Penyelewengan Pupuk Bersubsidi, Negara Rugi Rp30 Miliar

Meski demikian, kendati menyoroti banyak kekurangan, Prof Tualar juga tetap mengapresiasi sistem administrasi subsidi pupuk yang sudah ada perbaikan dan peningkatan. Paling tidak, sudah ada Kartu Tani yang memang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani.

Prof Tualar juga mengkritik pemerintah yang dinilainya masih pelit dan masih kurang menghargai para petani. Padahal, kesejahteraan petani berbanding lurus dengan kesejahteraan negeri ini.

"Pemerintah, kepada petani jangan terlalu hematlah, kan itu petani kita juga. Indonesia ini akan makmur kalau petaninya makmur," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa subsidi yang kini dikucurkan kepada petani masih belum cukup.

"Walaupun pemerintah berusaha memberikan perhatian terhadap petani, tapi menurut saya itu masih jauh dari cukup. Makanya, perlu dibuat satu mekanisme yang tepat dengan mendata petani, kriterianya, by name, by address, menanam apa, lahannya di mana. Sekarang dengan data digital sudah bisa ketahuan," pungkasnya.