Ketua DPRD DKI Menyayangkan Adanya Pelaksanaan Formula E karena Ini

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap memaksakan penyelenggaraan Formula E di tengah krisis pandemi Covid-19. 

"Ada apa sih, kok dipaksakan?" ujar Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/2).

Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Anies Disamakan dengan Rasul, Yusuf Muhammad Tak Terima dan Bilang Begini

Ia mengakui sempat mengesahkan Perda APBD-P 2019 yang memuat anggaran Formula E di Jakarta. Soalnya, saat itu, dia menganggap ajang balap mobil listrik tersebut merupakan terobosan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Tapi, saat itu Covid-19 belum muncul. Ketika virus itu masuk ke Tanah Air pada 2020, Pemprov DKI Jakarta tetap bersikukuh untuk melanjutkan proyek Formula E.

"Dengan situasi kita sedang kekurangan pendapatan, ini memaksakan bahwa Formula E ini harus berjalan sampai hari ini," keluhnya.

Apalagi, kata dia, anggaran sebesar Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO) selaku penyelenggara, berasal dari APBD.

"Yang jelas, Rp 560 miliar itu adalah APBD, apalagi yang istilahnya bisnis gitu kan, nggak boleh pake APBD. Jadi dia harus mencari sponsor dari luar," tutur Prasetyo.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI bisa berbicara ke penyelenggara untuk mengulur waktu Formula E sampai pandemi Covid-19 mereda. Dengan begitu, Pemprov DKI bisa fokus menggunakan dana untuk penanganan pandemi. "Saya rasa nggak ada masalah ya," sambungnya.

Prasetyo juga mempertanyakan soal lelang dalam penyelenggaraan Formula E ini. Menurutnya, lelang itu dibuat tanpa diketahui DPRD DKI.

"Kan harusnya konfirmasi, yang namanya pemerintah daerah tuh ada eksekutif ada legislatif, ada Gubernur, ada saya (Ketua DPRD)," beber Prasetyo.

Baca Juga: Anies Capres Pilihan Publik Jakarta, Ternyata Ada Peran dari...

KPK memanggil Prasetyo Edi Marsudi, untuk dimintai keterangan dan klarifikasi menyangkut penyelidikan dugaan korupsi ajang balap Formula E di Jakarta.

"Terkait permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (8/2).