Dosen FEUI itu menjelaskan alokasi dana BPDPKS sangat jomplang, yakni dari Juli 2015 - Desember 2021 untuk subsidi biofuel mencapai Rp 110 triliun atau 79,04 persen. Kemudian untuk peremajaan sawit rakyat hanya 6,6 ton atau 4,73 persen.
"Ini pemerintah, tidak ada keberpihakan ke rakyat. Ini dana rakyat 34 persen itu dari keringat rakyat. Siapa pengusaha-pengusaha sawit itu ada 22 yang menikmati subsidi biodiesel," ungkapnya.
Kondisi saat ini, menurut Faisal disebut sebagai diskriminasi terhadap harga CPO untuk industri biodiesel dan industri pangan.
"Saya tidak setujui jika kelangkaan minyak goreng akibat tingginya jumlah ekspor CPO Indonesia yang dinilai menyebabkan kelangkaan," tegas Faisal Basri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: