Sebelumnya, Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif dibentuknya panja tersebut. Menurutnya, pembentukan panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.
"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).
Erick mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut merupakan dukungan politik dari Komisi VI DPR RI yang sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.
Maka dari itu, Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.
Selain itu, Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada Komisi VI DPR RI.
"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," ujarnya.
Dengan adanya panja tersebut maka Komisi VI DPR akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.
Erick menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi. Bukan hanya itu,Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.
"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," tutupnya.
Diharapkan Selesaikan Masalah
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, berharap panja dapat mengeluarkan peberapa opsi terkait dengan penyelamatan Garuda Indonesia. Seperti remodeling atau perubahan bisnis model Garuda Indonesia pasca penyehatan.
"Apakah dia ingin main ke high cost carrier atau low cost carrier itu misalnya atau dia juga memperbarui rute-rute penerbangan yang memang cukup komersial sementara meninggalkan rute2 yang kurang komersial itu dibiarkan kepada swasta," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Kamis (17/2/2022).Bhima mengatakan, dengan adanya panja ini diharapkan juga akan ada perbaikan dari tata kelola perusahaan penerbangan pelat merah yang pernah mengalami fraud dalam hal manipulasi laporan keuangan.
Kemudian juga pengadaan barang dan jasa Garuda juga sempat bermasalah khususnya pengadaan pesawat.
"Nah itu semua perlu ada tindak lanjut, jadi hasil dari panja harusnya bisa ditindaklanjuti," ujarnya.
Bhima melanjutkan, panja juga dapat mendorong Garuda ini bekerja sama dengan BUMN ataupun holding pariwisata.
"Kan sudah ada holding pariwisata didalamnya ada garuda. Bagaimana skemanya, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi industri pariwisata maupun penerbangan nasional," jelasnya.
Selain itu, dibentuknya panja harus memikirkan atau memberikan rekomendasi dari hasil temuan terkait dengan transisi tenaga kerja yang di putus hubungan kerja (PHK) oleh Garuda Indonesi.
"Karena ini kan Garuda adalah industri ataupun jasa layanan penerbangan yang sangat besar, ekses dari phk masal garuda tadi harus diantisipasi, harus ada jalan keluarnya apakah dimasukan ke dalam bumn lainya atau skenario apapun," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: