Kasasi Ditolak, Pihak Bambang Trihatmodjo Tegaskan Tak Ada Hubungan dengan KMP Sea Games XIX

Dia menejelaskan penyelenggaraan Sea Games ini adalah kepentingan nasional. Konsorsium swasta yang menyanggupi mencarikan dana penyelenggaraan sebesar Rp 70 Miliar  sebagaimana keterangan KONI dan Kemenpora saat itu. Adanya kekurangan dana Rp 35 Miliar  adalah hal yang mendadak yang diminta KONI untuk pembinaan atlet  saat itu. 

Bahkan laporan KPM Sea Games XIX, perhelatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 156 Milar yang kelebihannya di tanggung KMP  Sea Games XIX. Pinjaman untuk keperluan SEA Games XIX ini diberikan untuk keperluan pesta olahraga ini.

Namun hingga kini, masalah pinjaman dana kepada pemerintah melalui sekretariat Negara yang di gunaan untuk pembiayaan penyelenggaraan Sea Games XIX 1997 belum dapat di selesaikan sebagaimana yang di rencanakan.

Adapun masa waktu pinjaman itu berlaku dari 8 Oktober 1997 hingga 8 Oktober 1998. Akan tetapi, pada tanggal 20 Mei 1998 terjadi perubahan politik di Indonesia dimana Presiden Soeharto lengser. Hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap proses penyelesaian penyelenggaraan Sea Games XIX tahun 1997. 

Padahal berdasarkan Laporan sah hasil pemeriksaan KMP Sea Games XIX 1997, di Jakarta yang di keluarkan oleh akuntan publik yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan menyebutkan bahwa dana yang di keluarkan oleh KMP SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah sejumlah Rp 156, 6 Miliar.