Polemik Harga Kedelai, Ibas Desak Pemerintah: Berikan Solusi!

Polemik harga minyak goreng masih belum usai, kini masyarakat juga harus berhadapan dengan harga kedelai yang ikut melonjak. Dari yang semula hanya sekitar Rp8.000 per kilogram, kini sudah menyentuh Rp12.000.

Kondisi ini akhirnya juga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe. Bahkan, perajin tahu dan tempe di beberapa wilayah Indonesia melakukan aksi mogok produksi mulai Senin hingga Rabu (23/2/22). Hal tersebut terjadi karena sulitnya mendapatkan keuntungan di tengah tingginya harga kedelai dunia.

Baca Juga: Kisruh Kenaikan Harga Kedelai, Ini Komentar Pakar Agribisnis IPB University

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, melalui kanal media sosialnya (22/2/22), mengatakan bahwa Pemerintah perlu segera menjawab kegundahan ini dan memberikan solusi. Kebijakan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran.

"Setelah harga minyak goreng tak terkendali, saat ini pun harga kedelai melambung tinggi. Tahu dan tempe makanan rakyat. Tolong Pemerintah jawab keresahannya. Berikan solusi," tulisnya.

Pria yang kerap disapa Ibas ini juga mempertanyakan mengapa kondisi kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat terus merangkak naik, sampai terjadi aksi mogok para produsen. "Produsen tahu tempe mogok produksi, kenapa aksi ini terus meletup? #Monitor Suara Rakyat," tambahnya.

Selain itu, beberapa produsen tahu dan tempe bahkan meminta adanya subsidi dari Pemerintah sebagai solusi jangka pendek. Sementara, jangka panjangnya mereka meminta Pemerintah membenahi kebijakan pasar kedelai, terutama agar memiliki pasokan cadangan yang cukup. Ibas pun mengaku sangat mendukung desakan para perajin tahu dan tempe tersebut.

Ibas menambahkan, masalah tahu dan tempe karena harga kedelai yang naik ini bukan kali pertama muncul di Indonesia. Seharusnya, Pemerintah sudah bisa belajar dari pengalaman dan mencari solusi yang tepat.

Anggota Komisi VI DPR RI ini memberikan catatan-catatan serta solusi agar permasalahan ini bisa segera selesai. Menurut legislator asal dapil Jatim VII ini, Pemerintah harus membuat satu kebijakan yang terpadu dari hulu ke hilir terkait dengan pola produksi, importasi, distribusi, dan penjualan komoditas pangan kedelai.

Kementerian Perdagangan perlu memutuskan kebijakan yang selaras dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal penentuan harga kedelai, jumlah pasokan, besaran impor yang dibutuhkan, serta kemampuan produksi dalam Negeri. Secara umum, jelas Ibas, dapat dikatakan Indonesia menghadapi masalah manajemen supply and demand dalam kebutuhan pokok nasional.

"Pastikan mengapa terdapat kecendrungan harga kedelai impor bisa lebih murah dibanding kedelai lokal yang kualitasnya lebih baik. Kaji mengapa angka impor kedelai sangat tinggi hingga 90% kebutuhan nasional harus dipasok dari luar," tambah Ibas.

"Pemerintah seyogianya memperhatikan upaya-upaya untuk mencapai kemandirian pangan dengan mendorong produktivitas petani lokal dengan serangkaian regulasi yang pro-petani, tetapi tetap tidak merugikan produsen/perajin tahu tempe juga konsumen," tutup ibas.