Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Selain itu, juga menyamakan frekuensi di top mind seluruh stakeholders pemerintahan dan unit kerja/ kepala perangkat daerah tentang mengenai pentingnya pengembangan SDM melalui kolaborasi.
"Misi itu bukan hanya tanggung jawab BPSDM, BKD dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat,"ujarnya
Baca Juga: Dorong Peran Camat, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Kepamongprajaan
Hery menyebutkan sebagai langkah awal dilakukan dengan menjaring dan memetakan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi dari seluruh lembaga dilingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota. Lalu membuat basis data dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang sudah ada RPMN/RPJMD dan Ranwal RKPD, secara top down.
"Akhirnya, hasil analisa menghasilkan keputusan tentang prioritas kegiatan yang akan diakomodasi dalam RKPD 2023 dan tahun selanjutnya, sesuai penyelarasan dengan rencana timeline dalam RKPD,"ungkapnya
Kini, lanjut Hery, BPSDM Jabar lebih bertindak sebagai motor penggerak dari dinamika Jabar CorpU.
"BPSDM Jabar menjadi yang pertama menerapkan dan mengembangkan strategi ini di antara BPSDM lain seIndonesia. Semua diupayakan dalam rangka menyukseskan misi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi,"pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Aldi Ginastiar
