Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Lembaga Manajemen Aset Negera (LMAN) mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp28,84 triliun. Anggaran tersebut diperhitungkan untuk pendanaan pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam paparanya, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Basuki Purwadi mengatakan, dari alokasi yang dianggarkan, sudah dicairkan sebesar Rp10 triliun dan sisanya secara bertahap. Selain itu, sampai dengan 25 Februari 2022, penyaluran pendanaan lahan telah mencapai Rp2,31 triliun.
Baca Juga: Lonjakan Minyak Akibat Agresi Militer Rusia Akan Memperberat APBN Indonesia
"Awal tahun ini sudah banyak yang disalurkan, baru dua bulan sudah tersalurkan Rp2,31 triliun pendanaan lahan. Rata-rata per bulannya lebih dari Rp1 triliun untuk pengadaan lahan. Kalau dicermati, siklusnya akan banyak pengajuan menjelang Lebaran dan akhir tahun. Nah, di situ akan bertubi-tubi dan jumlahnya makin besar," kata dia dalam diskusi pembangunan infrastruktur secara virtual di Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Dia menuturkan, selama 2016 realisasi APBN yang disalurkan dalam penandaan lahan sebesar Rp16 triliun; tahun 2017 sebesar Rp32,05 triliun; tahun 2018 sebesar Rp31,15 triliun. Sementara, di tahun 2019 menurun menjadi Rp12 triliun dan tahun 2021 menjadi Rp14,42 triliun.
"Ini tidak sedikit dana negara yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dari sisi pendanaan lahan saja, konteksnya pembangunan konstruksi. Jika diperhatikan, pendanaan lahan saja akhir Februari sudah cair Rp10 triliun dari Rp28,82 triliun. Jadi, total alokasi pendaan lahan Rp115,62 triliun," jelas dia.
Dalam hal ini, beberapa sektor yang didanai oleh LMAN ialah realisasi pembangunan jalan tol sebesar Rp79,45 triliun; realisasi bendungan sebesar Rp8,33 triliun. Selain itu, realisasi irigasi sebesar Rp548,4 miliar; realisasi air baku Rp20,86 miliar. Sementara, jalur kereta api (KA) sebesar Rp2,71 triliun; realisasi pelabuhan Rp791,1 miliar; dan pembangunan KSPN Rp84,93 miliar.
"Jadi, total realisasi sebesar Rp91,93 triliun. Tidak hanya sekadar bayar, ada proses panjang dan ada penelitianya. Agar uang negara dari pajak-pajak yang dibayarkan bapak ibu kepada negara bisa kembali kepada negara dan bermanfaat untuk masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum
