Tokoh Utama di Balik Orkestra Penundaan Pemilu Adalah Penjahat

Oleh karena itu dalam orkestra jahat tersebut harus dicarikan dalang/dirigennya dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban publik karena mereka menggunakan fasilitas negara untuk melakukan tindakan melawan konstitusi.

Ide penundaan Pemilu tersebut harus direspon serius oleh publik. Organisasi masyarakat bersama civil society lainnya harus melakukan konsolidasi karena mereka para elit politik dan elit ekonomi lainnya melakukan upaya serius melawan konsensus nasional pemilu lima tahunan. 

Bila tidak maka penundaan pemilu tersebut melahirkan era baru yaitu era dictatorship yang akan mengabaikan batasan periode kepemimpinan Presiden sehingga Indonesia akan setara dengan negara non demokratis seperti Korea Utara dan China dimana kekuasan tidak dibatasi oleh konstitusi.

Seluruh komponen bangsa harus menolak narasi mengembalikan Indonesia menjadi negara otoritarian.

Penundaan pemilu atas nama apapun merupakan narasi menjadikan Indonesia negara otoritarian dan hal tersebut merusak agenda perubahan dan reformasi Indonesia yang lahir dari perlawanan 1998 melawan orde baru.

Elite politik untuk tak bermain-main dengan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu). Sebab, hal tersebut akan berdampak langsung kepada wacana perpanjangan masa jabat presiden yang dapat menjadi pintu masuk otoritarianisme, melanggar juga prinsip demokrasi, dan sistem presidensial. 

Ide-ide untuk memperpanjang masa jabatan umumnya muncul di negara-negara tidak demokratis atau negara yang tidak menjadi contoh baik dalam demokrasi. 

Praktik perpanjangan masa jabatan Presiden dibeberapa negara demokratis berujung pada unrest, ketidakstabilan politik dan kudeta militer. 

Indonesia tidak membutuhkan itu semua karena Indonesia berpotensi menjadi negara besar sehingga gangguan demokrasi harus dihentikan. Indonesia membutuhkan prinsip demokrasi untuk menjadi negara besar bukan dengan cara otoritarianisme.

Ide penundaan pemilu adalah ide bunuh diri bangsa Indonesia dan tragisnya itu dilakukan oleh elit politik yang seharusnya mewakili rakyat