Menggelegar! Faldo Maldini Soal Sikap Jokowi Terkait Penundaan Pemilu: Tidak Usah Diutak-atik!

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengingatkan semua pihak agar pernyataan Presiden Joko Widodo terkait usul penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diutak-atik.

"Statement Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami, tidak usah utak-atik," tegas Faldo di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Baca Juga: Publik Ragukan Sikap Jokowi Terkait Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Sikap Presiden Sudah...

Dia menilai pernyataan Presiden itu tidak perlu diterjemahkan dengan berbagai versi.

"Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri, kan aneh," terangnya.

Dia menambahkan pernyataan Jokowi terkait penundaan Pemilu Serentak 2024 tersebut, harus dilihat di kerangka kenegaraan, sesuai dengan Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tentang pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan. Jangan maunya Presiden, inginnya begini dan begitu dari elit-elit," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan semua pihak, termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

Menurutnya, siapa pun boleh saja mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, tetapi pada pelaksanaannya semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi.

Usulan penundaan pemilu tersebut awalnya dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar seusai menerima perwakilan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Tolak Rencana Tunda Pemilu, Denny Siregar Usul: Mending Jabatan Presiden Dibikin 10 Tahun

Muhaimin mengeklaim para pelaku usaha khawatir masa transisi kekuasaan dapat menyebabkan ketidakpastian di sektor ekonomi dan bisnis.

Sehingga dia mengusulkan Pemilu Serentak 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.

Usulan penundaan pemilu tersebut juga diperkuat oleh Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengaku menerima aspirasi para petani yang ingin pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

Selain itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sepakat memundurkan Pemilu Serentak 2024 dengan lima alasan, yaitu pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi Indonesia belum membaik, pertimbangan situasi global seperti konflik antara Rusia-Ukraina, besarnya biaya pemilu mencapai Rp 190 triliun, serta banyak program pembangunan tertunda karena pandemi.