PSI Dukung Jokowi 3 Periode, Begini Respons Pengamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak ide menunda Pemilu 2024 satu hingga dua tahun mendatang. Tapi, PSI mengamini, Presiden Jokowi masih dicintai rakyat, dan siap mendukung ‘Jokowi Tiga Periode’, asalkan konstitusional.

“Artinya, itu dikembalikan lagi ke teman-teman partai yang ada di Senayan. Apakah mereka mau mengamandemen atau tidak,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Juru Bicara PSI Sebut Minyak Goreng Sebetulnya Tak Langka: Silakan Cek Sendiri di...

Pernyataan ini merupakan reaksi atas usulan Pemilu 2024 dipending karena alasan ekonomi, hingga pandemi. Pengusul itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Chandra menyebutkan, tidak ada indikator kuat bahwa Pemilu harus ditunda. 

“Melihat perkembangan situasi pandemi dan berhasilnya Pilkada 2020, penundaan Pemilu tidak ada relevansinya lagi,” tegasnya.

Namun, aktivis Muhammadiyah ini mengamini jika keinginan masyarakat dipimpin kembali oleh Presiden Jokowi cukup besar. Fakta itu, didapat ketika partainya melakukan riset langsung ke masyarakat hingga memunculkan program partai bertajuk mencari penerus Jokowi di Pilpres 2024.

Nah, berbasis fakta ini, maka PSI mendukung saja jika Presiden Jokowi bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Caranya, secara konstitusional melakukan Amandemen UUD 1945. Dari pembatasan dua periode, menjadi tiga periode.

Namun, gagasan itu hanya bisa digodok parpol di Senayan. Jika gagasan PSI itu terealisasi, kata Chandra, maka tokoh-tokoh besar seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jusuf Kalla (JK) bisa kembali berkompetisi. 

Baca Juga: Apakah Presiden Jokowi Tegak Lurus dengan Konstitusi? Ini Kata Politikus Demokrat

“Justru kuncinya sekarang ada di Senayan,” katanya.

Juga, jika Jokowi ikut Pemilu 2024, belum tentu menang. Hal itu, secara adil ditentukan secara demokratis melalui Pemilu. Namun, jika keputusan yang disepakati adalah amandemen itu lebih adil dan tidak melanggar konstitusional.