Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Apakah Presiden Jokowi Tegak Lurus dengan Konstitusi? Ini Kata Politikus Demokrat

Apakah Presiden Jokowi Tegak Lurus dengan Konstitusi? Ini Kata Politikus Demokrat Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih setia pada konstitusi, bukan pada kehendak partai politik (parpol).

Hal itu dikatakan Benny untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar soal penundaan pemilu. Muhaimin menyebut jika semua partai kompak, tentunya Presiden Jokowi setuju dengan penundaan pemilu.

Baca Juga: Refly Harun Tanggapi Daftar Penceramah Radikal: Pastilah Ini yang Suka...

"Presiden pasti lebih memilih setia pada konstitusi, bukan pada kehendak partai-partai.#Liberte!," ujar Benny dikutip dari akun twitter @BennyHermanID, Selasa (8/3/2022).

Selain itu, Benny mengatakan Jokowi telah mendengar kehendak rakyat apabila prokonstitusi, bukan kehendak partai-partai.

"Maka meskipun semua partai kompak, namun karena jelas-jelas melanggar konstitusi," terangnya.

Diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Namun, Muhaimin mengaku tidak masalah dengan hal itu. Menurutnya, pemerintah juga menunggu keputusan dari para partai.

"Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu," kata Muhaimin dikutip dari Detik.comĀ  Senin (7/2/2022).

"Ya nggak apa-apa. Kan pemerintah nunggu partai-partai juga. Ditunda nggak ditunda ya siap kita. Siap tempur," sambungnya.

Baca Juga: Diungkap KSP, Jokowi Segera Lantik Kepala Otorita IKN, Kemungkinan Pada...

Sementara, Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Dia mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden atau Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: