Akselerasi dan Peningkatan Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Disambut Warga Sekolah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Seditjen PAUD Dikdasmen), Nandana Aditya Bahswara mengatakan, berbagai kepala satuan pendidikan dan pimpinan dinas pendidikan mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam hal ini yang telah melakukan percepatan dan peningkatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan melalui Merdeka Belajar Episode Keenambelas: Peningkatan Pendanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

“Berbagai pihak menunjukkan sambutan baik terhadap peningkatan dan fleksibilitas pendanaan BOP. Berkaca dari Merdeka Belajar Episode Ketiga tentang Mekanisme Dana BOS, berbagai testimoni menyatakan kebijakan ini sangat menunjang. Maka, BOS dan BOP diharapkan punya standar yang sama,” ucap Nandana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga: 15 Ribu Desa di Indonesia Belum Miliki Satuan PAUD, Indonesia Dorong Pembangunan Besar-besaran

Menurutnya, dampak yang paling cepat terlihat adalah kecepatan penyaluran. Contohnya, saat ini sedang dalam proses merekomendasikan penyaluran melalui Kementerian Keuangan. Harapannya pada Maret ini, bantuan sudah diterima satuan pendidikan.

“Dulu sebelum salur langsung, Bulan April itu paling cepat diterima oleh dinas, belum oleh sekolah. Mungkin diterima sekolah baru sebulan atau dua bulan lagi,” kata dia.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas 2021, ditemukan sebanyak 86,5% responden menilai kebijakan transfer langsung Dana BOS ke rekening sekolah memudahkan, dan sebanyak 59,4% responden menilai transfer Dana BOS ke rekening sekolah setiap bulannya tepat waktu.

“Komponen pendanaan bagi pembelajaran amatlah penting. Maka, kecepatan dana BOP diterima langsung satuan pendidikan sangat membantu pembelajaran, dan dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan. Birokrasinya juga terpotong dan penggunaannya juga lebih fleksibel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putra Bangsa, Pemalang, Jawa Tengah, Tuslihah, mengaku senang atas kebijakan ini.

“Kebijakan ini sangat berdampak untuk keberlangsungan pendidikan karena sangat berkeadilan, karena pemerintah tidak membedakan perlakuan antara pendidikan formal dan nonformal,” ucap Tuslihah.

Tuslihah juga menilai, penyaluran langsung ini akan membuat penyelenggaraan pendidikan lebih efektif. Dalam hal ini, penyaluran langsung ke rekening lembaga dinilai bisa lebih cepat menerima dana dan lebih cepat memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan operasional dan pembelajaran. Serta dirinya juga tidak pusing memikirkan bagaimana harus mencari dana talangan.

“Sekarang yang terbiayai itu hanya usia di bawah 21 tahun. Harapannya ke depan, usia 21 tahun dapat terbiayai. Karena kalau dipeta-peta di bawah itu, sangat kasihan. Kemudian, kami berharap ada bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, sehingga PKBM dapat sama seperti sekolah formal lainnya,” tambah Tuslihah.