Ramai-Ramai Orang PDIP Sentil Luhut, Kali Ini Masinton: Bertugaslah Sesuai Poksinya

Politukus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengkritisi sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Masinton meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja sesuai tugasnya.

Pasalnya, Luhut dalam suatu kesempatan mengeklaim mempunyai big data 110 juta masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga: Puan Maharani Turut Bantah Klaim Luhut: PDIP Punya Data Sendiri

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik, ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Masinton menegaskan, jika jajaran pembantu presiden berbicara ranah politik akan jadi preseden buruk ke depannya. "Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," tegas Masinton.

Meskipun, Masinton juga mengakui dirinya menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.

Namun, politikus partai berlogo Banteng moncong putih itu mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu. "Demokrasi yang saya rasakan hari ini dirancang dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog, tapi memaksakan," pungkas Masinton.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

"Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta," kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan, masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul "kecebong" dan "kampret".

Bahkan, Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, tetapi malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.

Pasalnya, menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp110 triliun. Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.