Tekanan Beijing Belum Berakhir, Jack Ma Lepas Lagi Aset Media Miliknya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Miliarder Jack Ma menjual seluruh sahamnya di outlet teknologi 36Kr Holdings Inc., melepas aset media terbaru untuk memenuhi permintaan regulator China. Melalui raksasa fintechnya, Ant Group Co., keluarnya bisnis Jack Ma dari layanan berita teknologi itu diungkapkan dalam pengajuan peraturan AS pada hari Jumat.

Pada awal Maret, regulator perbankan China mengatakan Ant belum menyelesaikan upaya perbaikan yang diminta oleh pihak berwenang.

Ant dan Alibaba Group Holding Ltd. termasuk di antara perusahaan yang berusaha menenangkan regulator karena khawatir atas pengaruh raksasa teknologi yang semakin besar.

Baca Juga: Ditekan Pemerintah China, Raksasa Fintech Jack Ma Masih Raup Cuan Rp40 Triliun!

Lebih dari setahun yang lalu, pemerintah China menggagalkan penawaran umum perdana Ant senilai USD37 miliar (Rp529 triliun) pada malam debutnya. Sejak itu, Beijing memulai tindakan keras untuk mengendalikan perusahaan teknologi.

Melansir Bloomberg di Jakarta, Rabu (16/3/22) Ant memegang sekitar 18% dari 36Kr pada awal 2021, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan media yang terdaftar di AS ini dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan reputasi untuk merintis bisnis berita online yang mirip dengan TechCrunch. Media tersebut dikatakan melayani lebih dari 150 juta pembaca.

Saham Alibaba yang memiliki sepertiga Ant, turun 10% di New York pada hari Senin, sementara 36Kr Holdings jatuh 12%. Perwakilan Ant dan 36Kr tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Guo Shuqing, ketua Komisi Regulasi dan Perbankan China, mengatakan bulan ini bahwa kampanye perbaikan keseluruhan Beijing untuk Ant dan 13 platform fintech China lainnya belum berakhir.

Beijing sebelumnya telah menekan Alibaba untuk menjual aset dalam portofolio medianya yang luas, termasuk saham utamanya di Weibo. platform seperti Twitter dan platform streaming Youku, dalam upaya untuk mengekang pengaruh perusahaan tersebut atas media sosial di China. Tindakan ini juga menyusul skandal online yang melibatkan salah satu eksekutifnya.