Bantu Pemerintah Kurangi Impor, Mamit Ajak Masyarakat Gunakan Kompor Induksi

Menurut dia, sesuai dengan arahan Presiden di Istana Bogor pada November 2021 sudah sangat jelas, yaitu untuk mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Pemanfaatn potensi energi dalam negeri adalah yang utama termasuk salah satunya melalui konversi penggunaan kompor LPG ke kompor induksi.

“Selain untuk mengurangi angka impor, langkah konversi ini juga bakal menekan subsidi LPG dalam APBN yang terus membengkak. Pada tahun ini saja pemerintah menganggarkan Rp 61 triliun untuk subsidi LPG dengan asumsi ICP US $63 per barel. Per Februari 2022, ICP sudah menyentuh dilevel US$95,72 per barel. Kenaikan ini akan berdampak terhadap beban subsidi LPG dimana setiap kenaikan US$1 ICP maka beban subsidi LPG akan meningkat sebesar Rp1,47 T. Jadi bisa dibayangkan berapa beban penambahan untuk subsidi LPG 3 kg saat ini,” urai Mamit.

Jadi perubahan dari LPG ke kompor listrik manfaatnya akan bisa langsung terasa. Negara juga akan lebih hemat karena ada pengurangan subsidi LPG. Sehingga ini perlu adanya pergeseran gaya hidup, kultur, kebijakan, industri pendukung, yang pada intinya bagaimana pergeseran ini bisa berjalan secara smooth.

“Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan kompor induksi ini. Konsumsi  menggunakan kompor induksi, jika dibandingkan 1 kg LPG adalah sebesar 7,1 kWh. Artinya, dengan memakai kompor listrik masyarakat hanya perlu merogoh kocek Rp10.266, yang setara dengan 1 kg LPG Non subsidi dengan harga Rp15.500 per kg,” papar Mamit kembali.

Dengan asumsi pemakaian 1 bulan sebanyak 9 kg, maka biaya yang dikeluarkan rumah tangga mencapai Rp139.500. Sedangkan pemakaian 1 bulan kompor induksi setara dengan 64,7 kWh atau hanya Rp93.556.

“Artinya, penggunaan energi LPG lebih mahal Rp 45.944 per bulan jika dibandingkan dengan penggunaan kompor induksi,” pungkasnya.