Ogah Buka Big Data Miliknya, Pengamat Sindir Luhut: Jangan-jangan Survei Malaikat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditantang buka-bukaan big data yang menyebut 110 juta netizen menghendaki penundaan Pemilu 2024. Tantangan itu datang dari Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Jerry Massie mengaku cukup aneh dengan gaya ngeles Luhut yang diperlihatkan terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Awalnya, pihak Luhut membatah terlibat dalam penggelindingan wacana tersebut. Akan tetapi kemudian, Luhut sendiri justru yang tampil ke publik dan mengeklaim mayoritas rakyat menghendaki penundaan pemilu.

Baca Juga: Luhut "Ngoceh" Punya Big Data Pendukung Tunda Pemilu, Orang Penting PKB: Bagilah ke Kami Datanya

"Waktu lalu jubirnya membantah bahwa LBP tak terlibat dalam penundaan pemilu, tapi sekarang semua sudah jelas dia salah satu otaknya," ujarnya kepada RMOL, Rabu (16/3/2022).

Karena itu, Jerry Massie pun menantang Luhut buka-bukaan big data yang ia klaim tersebut. Luhut juga harus bisa menjelaskan metodologi hingga menjabarkan temuan data tersebut sebagaimana lembaga survei selama ini merilis hasil surveinya.

"Saya berani tantang LBP membuka big data. Jangan Anda bohongi publik. Jangan-jangan ini survei malaikat," sindirnya.

Bahkan, Jerry menyebut bahwa para pengusul penudaan Pemilu 2024 itu licik dan penuh muslihat. "Saya nilai para pengusul penundaan pemilu penuh dengan kelicikan dan muslihat," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya pernah menyebut 110 juta netizen menghendaki penundaan Pemilu 2024. Luhut menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat itu.

Hal itu disampaikan Luhut saat ditanya wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Karena itu, Luhut menyatakan dirinya tidak akan menjawab pertanyaan wartawan itu. "Tidak pernah saya bilang itu, jangan bertanya yang tidak pernah saya sebut," ucap Luhut.

Kendati demikian, ia menyatakan bahwa big data tersebut memang ada. Anehnya, saat ditantang untuk membuka big data dimaksud, Luhut menolak dengan alasan tidak perlu. Ia hanya menegaskan bahwa big data miliknya itu bukan sebuah kebohongan.

"Ya (big data) pasti ada lah. Masa bohong. Tapi jangan lah (dibuka ke publik), buat apa dibuka," katanya.

Dia menyatakan, penundaan pemilu itu adalah aspirasi rakyat. Salah satu alasannya adalah karena pemilu membutuhkan biaya besar, sedangkan Indonesia sampai saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.

"Kita kan masih sibuk dengan Covid-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti buru-buru?" ujarnya.

Luhut juga menyatakan, apa yang ia sampaikan itu tidak semestinya ditanggapi berlebihan. Sebab, sebelum pemilu benar-benar ditunda, harus lebih dulu melalui proses yang panjang di legislatif.

"Kalau memang nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR tidak setuju, ya berhenti," ucapnya. "Itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah?" tandas Luhut.