Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Muhaimin Iskandar Ungkap Nasib Partainya Usai Jokowi Marah Besar: Mana Ada yang Berani Senggol PKB?

Muhaimin Iskandar Ungkap Nasib Partainya Usai Jokowi Marah Besar: Mana Ada yang Berani Senggol PKB? Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin percaya diri kader parpolnya yang menjabat sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju tidak akan terkena reshuffle

Hal itu disampaikan Gus Muhaimin menyikapi isu reshuffle yang menguat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kegeraman terhadap kinerja para menteri.

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Minta Jokowi Pecat Menteri yang Gagal, Jangan Cuman Pidato Marah-Marah

"Mana ada yang berani senggol PKB," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI itu, lalu tersenyum saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3).

Gus Muhaimin mengaku hingga kini belum menangkap sinyal dari Jokowi akan reshuffle kabinet. Sebagai ketum parpol pendukung pemerintah, dia mengaku, belum sekalipun diajak berbicara soal wacana itu.

"Belum ada kabar, kalau ada kabar saya kasih tahu," kata pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu. Gus Muhaimin mengatakan wajar melihat kemarahan Jokowi hari ini. 

Terlebih lagi, kepala negara geram akibat kebijakan impor dari para menteri.

"Saya juga kritik, minta diambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi ini. Wajar saja presiden marah, wajar," kata dia. 

Sebelumnya, Jokowi meluapkan kemarahan ketika menghadiri acara Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat (25/3).

Kemarahan Jokowi tersebut karena banyak kementerian, pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.

"Itu kadang-kadang gimana toh, aduh. Saya detailkan lagi, gregetan saya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa makin kuat apabila anggaran impor dibelikan produk dalam negeri alias UMKM.

Baca Juga: Menteri Malah Tepuk Tangan Saat Jokowi Marah, Memangnya Presiden Sedang Melawak?

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun, dan BUMN mencapai Rp420 triliun.

"Coba dibelokkan semuanya ke sini (membeli barang UMKM, red), barang yang dibeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi," tutur Jokowi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: