Jokowi Marah ke Jajarannya Soal Impor, Pengamat: Dari Dulu Masalahnya Sama, Tak Ada Perbaikan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengevaluasi kinerja jajarannya dalam penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN.

Menurut Jokowi, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang impor atau dari luar negeri.

Baca Juga: Keluar Kata Bodoh, Jokowi Murka sampai Ancam Reshuffle, Seknas Fitra: Apa Gunanya Marah?

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai evaluasi itu sudah bukan masalah baru.

“Artinya, dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan,” kata Bhima saat dikonfirmasi, Minggu (27/3).

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada 2021, transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen.

Padahal, Presiden meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen diserap UMKM.

Kemudian pada tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903 dari target 70 ribu produk.

Bhima menjelaskan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang.

Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus memberikan pendampingan kepada UMKM.

“Pendampingan itu untuk memenuhi standarisasi produk lokal agar tidak melulu mengandalkan impor,” kata Bhima.

Baca Juga: Nyelekit! Jokowi Dinilai Giat Urus Proyek, Giliran Urus Nasib Rakyatnya Malah Diabaikan

Selain itu, Jokowi juga mengimbau jika kementerian, pemda, dan BUMN membeli barang dalam negeri, maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.