Prajurit TNI Berguguran, Mahfud MD Sebut Situasi Papua Belum Darurat, Bandingkan Situasi Daerah Lain

Warta Ekonomi, Sumedang -

SATU persatu anggota TNI dan Polri berguguran di Papua. Mereka ditembak teroris Papua. Meski begitu, Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menilai kondisi Papua masih normal.

Hingga kemarin, kondisi Papua masih mencekam setelah teroris Papua kembali beraksi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu (26/3). Mereka menyerang Pos Marinir Perikanan Quari Bawah dengan senjata dan granat yang menyebabkan dua prajurit gugur dan empat lainnya luka-luka. Mereka yang gugur adalah Pratu Mar Wilson Anderson dan Letda Marinir Moh Iqbal.

Serangan tersebut dilakukan teroris Papua yang oleh pemerintah dicap sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Saat penyerangan, enam prajurit TNI yang menjadi korban sedang menjalani tugas di Pos Marinir Perikanan Quari.

Sehari kemudian, teroris Papua masih melakukan penyerangan ke pos TNI di distrik Kenyam, Nduga.

Mereka mengaku melakukan penyerangan terhadap pos yang dijaga oleh TNI.

Nah, pada Selasa (29/3), Tim Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz berhasil menembak mati Toni Tabuni (24). Dia anggota teroris Papua pimpinan Ndeotadi di Nabire, Papua. Polisi mengatakan, Toni Tabuni pernah terlibat di kasus penembakan yang membuat Kepala BIN Daerah Papua, Mayjem Anumerta I Gusyo Putu Danny Nugraha Karya, gugur.

Baca Juga: Bertemu, Mahfud MD dan Dahlan Iskan Bicarakan Soal Heboh Pemecatan dokter Terawan oleh IDI, Simak!

Lalu apa tanggapan pemerintah dengan kondisi Papua? Menko Polhukam, Mahfud Md mengatakan, saat ini kondisi di Papua dalam status normal dan tidak darurat.

Mahfud menyampaikan hal itu pada kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Di hadapan para praja, dia menyampaikan, materi mengenai stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam negeri.

“Saudara harus memahami sebenarnya hal-hal seperti ini sudah lama terjadi, namun ini memang menjadi berita karena sekarang ada pendekatan baru, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan teritorial,” beber Mahfud, membuka pemaparan.

Sekalipun terdapat sejumlah tantangan dan persoalan yang terjadi di Indonesia. Kata Mahfud, kondisi Papua masih normal.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, situasi normal di Bumi Cendrawasih bisa dilihat dari minimnya jumlah senjata ilegal yang dirampas oleh petugas keamanan. Sebaliknya, jumlah senjata yang dirampas oleh petugas justru marak ditemukan di provinsi besar, seperti DKI Jakarta, Aceh hingga Jawa Tengah yang selama ini dinilai aman.

“Katanya di sana (Papua) tidak aman. Sementara di tempat yang aman seperti Maluku, Aceh, Jakarta, dan Jateng itu ratusan, bahkan ribuan senjata (disita). Itu berarti, di tempat yang aman saja senjatanya banyak,” ungkap Mahfud.

Dalam setahun, kata Mahfud, jumlah senjata ilegal yang diamankan di Papua cuma 111 buah. “Maka dari itu dilakukan pendekatan teritorial atau diasumsikan Papua itu normal, bukan darurat,” terang dia.

Dalam situasi yang dianggap normal ini, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal melakukan pendekatan kesejahteraan, dengan mekanisme pertahanan dan pengamanan secara teritorial. Nantinya, pemerintah akan memberikan porsi lebih kepada pemerintah teritorial.

“Kemudian, dananya sudah dibesarkan dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang kami lakukan, kami juga sedang membicarakan soal santunan terhadap warga sipil yang menjadi korban, tapi nanti lah itu. Semuanya masih dalam proses,” tutur Mahfud.

Pernyataan Mahfud dibenarkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal. Kata dia, saat ini penanganan Papua dilakukan oleh tim gabungan Operasi Damai Cartenz, bukan lagi Nemangkawi.

Baca Juga: Prajurit TNI Tewas Lagi di Tangan KKB Papua, "Jurus" Jenderal Andika Perkasa Dinilai Tak Efektif

“Siapa yang bilang darurat. Kami mencoba berubah dengan mengedepankan upaya preemtif, preventif, sedangkan penegakan hukum presentasi sangat kecil,” tandas Kamal.

Hal berbeda disampaikan Peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth. Dia bilang, masyarakat Papua terutama yang terdampak konflik bersenjata merasa kondisi di wilayahnya sangat darurat. “Karena mereka berada dalam ketidakpastian terhadap keamanan diri,” kata Adriana, kemarin.

Dia mengingatkan Mahfud untuk berempati terhadap kondisi masyarakat Papua. Sebab, pendekatan teritorial sudah ada sejak dulu. “Kalau pendekatan teritorial tidak bisa menghentikan konflik, maka masyarakat terutama anak[1]anak akan terus menjadi korban,” tukasnya.  [UMM]