Targetkan Pemenuhan SDGs, Gus Halim Perkuat Eksistensi Pendamping Desa

Mewujudkan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa maka dibutuhkan peran aktif pendamping desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk mewujudkan hal demikian diperlukan langkah taktis dan strategis untuk perubahan paradigma pendampingan agar eksistensi pendamping desa dapat optimal dalam pencapaian tujuan SDGs Desa.

Baca Juga: Gus Halim: Transformasi PNPM-Mpd Ke BUM Desa Bersama Agar Punya Kepastian Hukum Aset

“Gagasan untuk menegaskan eksistensi Kemendes PDTT dan Pendamping dalam konteks desa salah satunya adalah perubahan paradigma dalam pendampingan, termasuk arah kebijakan pembangunan desa. Pembangunan desa akan dibawa sesuai dengan arah yang tercantum dalam SDGs Desa," kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3/2022).

Gus Halim pun memberikan apresiasi yang lebih atas besarnya beban kerja dan tanggung jawab pendamping desa dengan memperjuangkan kenaikan honorarium bagi  Pendamping Lokal Desa (PLD). Menurutnya sebagai ujung tombak di level desa, gaji yang diterima PLD saat ini secara umum masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan lagi.

"Saya terus perjuangkan hal ini dengan koordinasi dengan berbagai pihak. Informasi yang saya terima sudah berada di meja Menkeu (Menteri Keuangan,red). Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Mendes PDTT menyatakan, penguatan eksistensi pendamping desa yang kedua adalah pengawasan dan peningkatan kinerja yang menjadi tolok ukur profesionalitas pendamping desa. Eksistensi profesionalitas pendamping desa dibangun berdasarkan Merrit System atau penjenjangan karier.