Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menilai arah kebijakan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin liberal. Hal ini terkaitĀ dengan wacana kenaikan BBM jenis Pertalite yang semakin memicu perdebatan.
Mulyanto menilai secara perlahan tapi pasti harga barang diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam penetapan harga BBM ini pemerintah sangat pragmatis.
Baca Juga: Ada yang Bilang Begini: "Pertalite Bakal Naik, LPG Bakal Naik, Ini Contoh Pemimpin Peduli Rakyat"
Setelah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, kini Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mewacanakan kenaikan harga Pertalite.
"Pemerintah harusnya mengkaji dengan cermat, seksama dan komperehensif. Bukan hanya dari aspek keekonomian belaka namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat," tegas Mulyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, BIN Minta Masyarakat Mampu Tak Beli Pertalite
"Kalau ini terjadi masyarakat bisa kolaps. Berarti negara tidak hadir. Ini adalah gaya ekonomi liberalis. Bukan ekonomi Pancasila yang memihak wong cilik," imbuhnya.
Mulyanto mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dalam kondisi yang sangat berat. Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi masyarakat belum pulih, daya beli mereka masih rendah, barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai, dan lainnya tengah tinggi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas