Pesan Tegas Jokowi ke Menteri Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Fokus Bekerja!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden meminta anak buahnya itu untuk tidak memicu polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Minta Masyarakat Stop Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi, Moeldoko: Jangan Jadi Bahan Gorengan

Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga non-kementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi. "Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.

Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab sebelumnya ia juga mengatakan bahwa konstitusi harus ditaati, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022) pekan lalu. "Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," katanya saat itu.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu sudah beberapa kali dikemukakan oleh sejumlah jajaran di kabinet Jokowi. Seperti Ketua Umum DPP Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengusulkan masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Baca Juga: Moeldoko Wanti-Wanti Bagi yang Mau Bicara Presiden Tiga Periode, Katanya Jangan...

Sedangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

Menurut Luhut, Jokowi sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR. Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu.

Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.