Maruf Amin Minta Pemda Kawal Pengembangan UMKM dan Industri Halal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Daerah dinilai memiliki peranan penting dalam mendorong potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Apalagi sektor ekonomi dan keuangan syariah memang telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi.

Melihat hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong partisipasi dan kontribusi Pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi unggulan halal agar dapat masuk dalam rantai nilai nasional maupun global.

“Untuk itu saya berharap peran kepala daerah terus mengawal pengembangan UMKM baik di kawasan industri halal maupun di luar kawasan,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (14/4/2022). Baca Juga: BI Dukung Upaya KNEKS Jadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia

Selain itu, Ketua Harian KNEKS ini juga mengatakan perlunya pembangunan ekosistem UMKM ekspor melalui platform digital termasuk percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM serta berbagai program lainnya. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka lanjut dia, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan Imstitusi Pendidikan Tinggi serta pelaku usaha termasuk organisasi masyarakat juga media.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama KNEKS untuk mendorong sektor-sektor usaha yang sesuai dengan kaidah syariah agar menjadi sektor unggulan,” papar Ma’ruf.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah provinsi (pemprov) yang berhasil mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) pun menginisiasi pemberian Anugerah Adinata Syariah 2022. 

Bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Infobank, KNEKS melakukan penilaian sepanjang tahun 2021.

Untuk Anugerah Adinata Syariah 2022, ada 7 (tujuh) kategori yang dilakukan penilaian, yakni kategori keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Ada 9 (Sembilan) pemprov yang dinobatkan sebagai pemenang di tujuh kategori tersebut. Mereka diantaranya:

1. Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam
2. Pemprov Jabar
3. Pemprov Riau
4. Pemprov Jateng
5. Pemprov DKI Jakarta
6. Pemprov Jatim
7. Pemprov Sumbar
8. Pemprov Sumsel
9. Pemprov DIY