Baru Dimulai, Jaksa Agung Siap Tindak Mendag Lutfi Jika Terlibat Kasus Mafia Minyak Goreng

Pihak yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Publik terkejut karena salah satu nama tersangka, yakni pejabat eselon tinggi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu), Indrasari Wisnu Wardhana.

Indrasari akhirnya dijerat dengan pasal berlapis oleh Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Selasa (19/04/2022).

Melalui barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa, Indrasari diduga telah memberikan izin ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan produk-produk turunannya.

Baca Juga: Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Mafia Migor, Musuhnya Ahok Desak Lutfi Angkat Kaki dari Kemendag

Penyidik juga akan mendalami dugaan tindak pidana suap yang diduga diterima oleh Indrasari dan tiga tersangka lainnya.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin secara tegas menyatakan dirinya akan menindak semua pihak yang terlibat dalam mafia minyak goreng, sekalipun jika yang terlibat menteri. Hal ini disampaikan pada konferensi pers Jaksa Agung RI, Selasa (19/04/2022).

Hal ini menjawab pertanyaan terkait bagaimana persoalan perizinan ekspor yang dilakukan Indrasari, luput dari perhatian Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Ia juga menyampaikan sikap dan komitmen kejaksaan jika perkara sampai ke level menteri.

Mengenai itu, Burhanuddin menyatakan akan menindak tegas siapapun, termasuk menteri, jika memang ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus mafia yang melibatkan pejabat tinggi di kementeriannya.

"Siapapun, menteripun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu (penindakan)," jawab Burhanuddin dalam konferensi pers seperti dikutip Suara.com, Rabu (20/4/2022).

Jaksa Agung juga menekankan bahwa penyidik akan mendalami, sekaligus meminta keterangan dari Mendag terkait ditetapkannya Dirjen Perdaglu yang dibawahinya menjadi tersangka.

"Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4, dan kami akan dalami kebijakan, dan kalau cukup bukti, kami tidak akan melakukan tindakkan yang harus kami lakukan," jelas Jaksa Agung. 

Artinya, siapapun pelakunya, kalau cukup bukti akan kami lakukan (penindakan)," lanjutnya menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan Mendag karena kasus tersebut menyangkut kebijakan ekspor.