Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penganut Khilafah Ajak Berdebat, Siapa Sangka Begini Respons Mahfud MD

Penganut Khilafah Ajak Berdebat, Siapa Sangka Begini Respons Mahfud MD Kredit Foto: Instagram/Mahfud MD
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak ada waktu meladeni orang yang mencoba mengajak dialog terbuka dengannya soal khilafah.

"Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi, karena dialog-dialog terbuka sudah selalu di mana-mana," kata Mahfud MD melalui akun Instagram-nya @mohmahfud, Jumat (22/4).

Baca Juga: Kemenlu AS Soroti Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK, Eh Mahfud MD Bilang Begini

Mahfud mengaku, ada orang yang bernama Khozinuddin bersama rombongannya mengajak Mahfud berdialog terbuka sembari menawarkan proposal konsep sistem Khilafah ala Hizbut Tahrir.

"Kemarin ada yang datang ke kantor saya, kalau tak salah namanya Khozinuddin, dan ingin berdialog dan mengajukan proposal Khilafah," ujarnya.

Bagi Mahfud, ia tak mau ambil pusing dengan khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, meski organisasi itu sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem. Tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi di negara demokrasi," tuturnya.

"Mahfud menegaskan, dirinya sudah berdialog dengan berbagai lintas ormas Islam, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulannya, tidak ada panduan baku di dalam Al-Qur'an yang memandu secara baku tentang sistem Khilafah Islamiyah.

"Saya sudah berkali-kali berdialog ke MUI, NU, Muhammadiyah, kampus-kampus, ponpes, ke berbagai TV, dan nulis di media. Tak ada yang bisa menunjukkan ada sistem baku dari Quran dan hadits tentang sistem khilafah dalam bernegara," paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menerangkan, sistem pemerintahan usai Rasulullah SAW wafat adalah murni hasil ijtihadiyah para ulama.

"Semua setuju bahwa sistem bernegara setelah Nabi wafat itu hasil ijtihad yang selalu berbeda. Mengapa? Ya, karena memang tidak ada sistem baku," paparnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: