PDIP Sebut Dana Korupsi Minyak Goreng Buat Tunda Pemilu, Pengamat: Jokowi Gak Boleh Diam!
Joko Widodo | Kredit Foto: Instagram/Joko Widodo
Soal dugaan adanya penggalangan dana untuk menunda Pemilu 2024 dari kasus minyak goreng yang menjerat sejumlah korporasi dan juga kementerian
Dugaan ini sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dukung Larangan Ekspor Minyak Goreng Demi Kepentingan Rakyat
Menurut pengamat politik Hendri Satrio, Masinton sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak bisa dianggap remeh pernyataannya tersebut, oleh karenanya ia meminta agar segera ditindaklanjuti oleh Presiden dengan memerintahkan penyidik Kejaksaan Agung mendalaminya.
“Jadi enggak bisa diam juga aparat pemerintah, ini yang bicara dewan perwakilan rakyat loh, bukan maen-maen. Ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,” kata Hendri Satrio, Senin (25/4).
“Wakil rakyat ini yang bicara kalau benar-benar mendengarkan suara rakyat ya ini,” imbuh pria yang akrab disapa Hensat ini.
Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini menambahkan, rakyat Indonesia perlu mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak kasus minyak goreng.
Baca Juga: Dana Korupsi Minyak Goreng Diduga untuk Penundaan Pemilu, Politisi PKS Ketar-Ketir
“Justru rakyat itu harus kompak mendukung Masinton, supaya juga Masinton dan PDIP menguak ini jelas-jelas, supaya clear dan clean,” tutupnya.
Sebelumnya, politisi PDIP Mansinton Pasaribu mengungkapkan ada korelasi antara perusahaan sawit dan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit,” kata Masinton, Sabtu (23/4).
Baca Juga: PDIP Kaitkan Soal Minyak Goreng dan Tunda Pemilu, PKS: Gawat, Rakyat dan Konstitusi Mau Diobok-obok!
Ia pun mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.
“Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” tanya Masinton.
“Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR,” ucapnya.
Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Partai Mahasiswa Indonesia Diwanti-wanti Pengamat: Masuk Politik, Idealis Bisa Jadi Pragmatis!
“Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” tegas anak buah Megawati Soekarnoputri itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
