Korporasi Bisnis dan Ulama Bakal Dominasi Ajang Pemilu 2024?

Selain itu, ketimpangan distribusi penguasaan tanah juga terlihat di sektor pertanian khususnya pada perkebunan sawit. Bahwa 72 persen dari 16,8 juta hektare total luasan tanah yang sudah ditanami sawit dikuasai oleh korporasi. Satu grup usaha bahkan menguasai tanah sekitar 502 ribu hektare, sedangkan petani hanya menguasai rata-rata 2,2 hektare.

Sementara, berdasarkan hasil sensus pertanian pada 2013, sebanyak 1,5 juta petani kaya atau sekitar 6,16 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia hanya menguasai lahan seluas 8,63 juta hektare atau rata-rata 5,37 hektare per petani.

Baca Juga: Ngaku Nolak Saat Dulu Disebut Bakal Jadi Wapresnya Prabowo, Abdul Somad: Sampai Mati Tetap Ingin...

"Ini sangat timpang bila dibandingkan dengan 14,2 juta petani gurem (55,30 persen) yang hanya menguasai 2,67 juta hektare atau rata-rata 0,18 hektare per petani,"ungkapnya

Dia menilai berdasarkan hal tersebut bukan tidak mungkin ulama yang merasa dipermainkan dengan janji-janji pemerintah soal konsesi lahan akan mengambil jalur perlawanan dengan kelompok korporasi bisnis yang hari ini sangat leluasa dalam penguasaan tanah di Indonesia. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Pemilu 2024 akan menjadi pertarungan sengit antara kelompok ulama dengan kelompok oligarki dalam menegaskan kepentingan kelompoknya.

Hal penting lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata terkait perseteruan ulama dan korporasi bisnis ini yakni soal “blank cheque”. Kasus yang disebutkan terakhir ini menarik untuk diulas. Seperti diketahui, blank cheque dalam pengertian sederhananya merupakan sebuah situasi di mana kesepakatan telah dibuat secara terbuka namun tidak jelas dan rawan disalahgunakan.

"Kasus ini melibatkan korporasi-korporasi besar di tanah air dengan melibatkan para oknum birokrat, atau pejabat pemerintah,"katanya

Sedangkan, kebijakan karet untuk eksportasi batubara, pemberian lisensi, konsesi dan aneka kemudahan bagi kelompok korporasi bisnis menunjukkan dengan jelas betapa negara lebih cenderung melayani kepentingan penguasa modal dari pada mengakomodir kepentingan umat.

Di tengah segala keistimewaan dan kemewahan yang didapatkan korporasi bisnis, umat justru berada di posisi marjinal dalam segala aspek. Pengonsentrasian sumber daya (resources) di tangan para konglomerat membuktikan bahwa kepentingan umat sama sekali belum terakomodir.

Baca Juga: Miyabi Mau Datang, Mujahid 212 Minta Anies Baswedan Turun Tangan!

"Inilah penyebab utama ulama versus korporasi bisnis pada Pemilu 2024 akan datang dalam rangka perjuangan kepentingan umat,"pungkasnya.