Wapres Harap NIS Mampu Optimalkan Nilai Hilirisasi

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah mendorong pembangunan Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) sehingga mampu mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian daerah.

"Saya harap nantinya Kawasan Industri NIS dapat bersinergi dengan sektor UMKM. Peluang-peluang usaha baru bagi UMKM perlu dibuka lebar agar kontribusi kawasan industri semakin luas bagi perekonomian daerah dan nasional," kata Wapres dalam acara Peletakan Batu Pertama NT Corp/PT. NIS, di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Tingkatkan Iklim Investasi, Wapres Minta Pengelolaan Lingkungan dan Pemberdayaan SDM Diperhatikan

Dalam hal ini, partisipasi investor sangat diperlukan dalam membangun ekosistem industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejauh ini, pemerintah juga mendukung penuh agar iklim investasi di Indonesia semakin baik.

Dengan terus meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari pemberian kemudahan perizinan, fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal, hingga pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah. Ia pun mengimbau pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan para investor.

"Kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur, dan Pak Bupati, saya minta iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya dan Kabupaten Konawe Utara khususnya, terus dijaga agar selalu kondusif. Saya minta pengelolaan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar ini benar-benar diperhatikan," ujarnya.

Baca Juga: Wapres: Kembangkan Industri Pertambangan Perlu Produktivitas Berbasis IPTEK dan Inovasi

Menurut Wapres, Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia pada 2020. Untuk mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, Pemerintah Indonesia pun telah menargetkan 53 fasilitas smelter yang akan beroperasi hingga 2024.

Kabupaten Konawe Utara berpotensi mendukung upaya tersebut karena telah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan paling luas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, sejauh ini proses hilirisasi masih belum maksimal.