Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ganjar Mewanti-wanti ini...

Ganjar Mewanti-wanti ini... Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti empat penjabat kepala daerah yang baru dilantik harus bertindak cepat dalam merespons setiap pengaduan dari masyarakat.

"Merespons dengan cepat aduan masyarakat itulah yang bikin masyarakat nyaman, ya pemerintah hadir di situ, setelah itu siapkan program untuk membantu. Kalau merasa berat silakan koordinasi dengan kita," katanya saat menyampaikan sambutan pada Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Wali Kota Salatiga, Penjabat Bupati Banjarnegara, Batang, serta Jepara di Semarang, Minggu malam.

Ganjar juga menginstruksikan empat penjabat kepala daerah memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, cepat pula dalam pengurusan berbagai perizinan, penanggulangan tengkes (stunting) dan pernikahan usia muda, membantu para pelaku UMKM bangkit pascapandemi COVID-19, menurunkan angka kemiskinan, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ada juga permasalahan yang harus segera diatasi terkait dengan penyakit hepatitis akut dan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, serta menyiapkan pilkada dengan baik.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Ganjar berharap para penjabat kepala daerah yang akan menjalankan tugas selama 2 tahun ke depan itu untuk memanfaatkan teknologi digital dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga hasilnya bisa maksimal.

Keempat penjabat kepala daerah yang dilantik Gubernur Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bakti Praja adalah Penjabat Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi, Penjabat Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, dan Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta.

Ganjar menyebut para penjabat kepala daerah itu dalam 3 bulan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan ketentuan yang berbeda dari bupati dan wali kota definitif.

"Hal itu sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri, jalankan roda pemerintahan di sana dan pastikan berjalan dengan baik, sesuaikan dengan program kepala daerah sebelumnya," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel:

Video Pilihan